Bisnis.com, JAKARTA - DPR harus mengubah sejumlah pasal dalam UU No.17/2014 tentang UU MD3 dan peraturan No.1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR untuk menambah jumlah kursi pimpinan alat kelengkapan dewan.
Menurut Pakar hukum tata negara Saldi Isra untuk penyelesaian sengekta di internal DPR antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), kedua kubu itu harus menggelar rapat paripurna bersama untuk mengubah sejumlah pasal.
Pasal yang harus diubah a.l. pasal 97 UU MD3 yang mengatur jumlah pimpinan DPR yang hanya terdiri dari satu ketua dan maksimal tiga wakil.
“Padahal dalam kesepakatan islah, wakil disepakati ada empat kursi,” katanya kepada Bisnis, Rabu (12/11/2014).
Selain itu, paparnya, pasal 57, pasal 64, pasal 74, pasal 80, dan pasal 89 dalam Peraturan Tata Tertib DPR yang a.l. mengatur tentang tata cara pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). “Itu yang harus mereka usulkan untuk diubah sebelum menambah kursi wakil ketua.”
Selain itu, DPR juga harus mengubah sistem paket dalam menentukan pimpinan. “Itu juga penting karena pasal itu mampu menghambat kinerja DPR ke depan,” katanya.
Dalam kesepakatan islah, sebagaimana diketahui kedua pihak sepakat untuk merevisi UU MD3 dan Tatib. “Namun pasal-pasalnya akan disepakati bersama kedua pihak,” kata Pramono Anung, juru runding dari KIH.
Saat ini, seluruh juru runding a.l. Pramono dan Olly Dondokambey dari KIH serta Hatta Rajasa dan Idrus Marham dari KMP sedang mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas pasal yang akan diubah di rumah Hatta.
