Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Susi Pudjiastuti: Menteri Tak Punya Visi Misi, Cuma Operator Presiden

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, para menteri di jajaran Kabinet Kerja hanyalah operator dari visi dan misi yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo.
Susi-Pudjiastuti
Susi-Pudjiastuti

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, para menteri di jajaran Kabinet Kerja hanyalah operator dari visi dan misi yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo.

"Menteri tidak punya visi dan misi tetapi Presiden yang membuat," kata Susi Pudjiastuti dalam acara dialog Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pelaku usaha di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa.

Menurut Susi, dirinya sebagai menteri hanya bertindak sebagai operator untuk melaksanakan dan mengejawantahkan visi dan misi Presiden.

Oleh karena itu, ujar dia, kabinet di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla disebut sebagai kabinet kerja.

Ia mengungkapkan, ketika menanyakan mengapa dirinya yang dipilih sebagai menteri padahal kerap dianggap "gila" oleh sejumlah kalangan, Presiden menjawab bahwa negeri ini butuh orang-orang seperti Susi.

"Beliau (Presiden Jokowi) hebat karena berani mengeluarkan keputusan yang kontroversi," katanya sambil menambahkan, jabatan sebagai menteri merupakan amanat yg luar biasa.

Dalam pertemuan itu, Menteri Kelautan membeberkan beragam hal termasuk keputusannya untuk melakukan moratorium perizinan kapal besar penangkap ikan berbobot di atas 30 Gross Tonnage (GT).

Dari sekitar 5.300 kapal berbobot 30 GT yang perizinannya diurus di KKP, sekitar 1.200 kapal merupakan kapal eks-asing.

Ia mengemukakan, keputusannya dalam melakukan moratorium adalah agar dapat melakukan penataan dalam perizinan sehingga dapat menambah pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Susi mengingatkan bahwa dari dana subsidi BBM sebesar Rp11 triliun untuk industri penangkapan ikan di Tanah Air, negara hanya mendapatkan pemasukan PNBP sekitar Rp300 miliar sehingga negara dapat dibilang mengalami kerugian.

"Saya mau beresin izin perkapalan Sehingga meminta moratorium enam bulan," katanya sambil menambahkan, dirinya bersyukur karena aturan moratorium dapat segera ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku bahwa dirinya awalnya merasa cemas tidak bisa mengimbangi laju kinerja menteri lainnya yang berada di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor : Rustam Agus
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper