Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan kesepahaman bersatunya fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih sudah dalam tahap finalisasi, sehingga diperkirakan pengisian alat kelengkapan dewan segera terwujud.
"Insya Allah beberapa hari ini sudah dilakukan komunikasi dan tinggal finalisasi," ujarnya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Dia menjelaskan selama dua hari lalu, pihak KMP dan KIH sudah menjalin komunikasi dan segera difinalisasi terkait komitmen kedua pihak.
Komitmen itu, menurutnya, terkait formulasi kerja sehingga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan baik dan mekanisme check and balances di parlemen tetap jalan.
"Kami membangun kesepakatan terkait komitmen untuk bangsa dan negara untuk buat formulasi sehingga program kerja pemerintahan Jokowi-JK dan check and balances di parlemen bisa berjalan," ujarnya seperti dikutip Antara.
Taufik mengatakan isi kesepahaman itu pertama terkait nomenklatur kementerian di kabinet Jokowi-JK yang belum bisa diakomodir di alat kelengkapan dewan, khususnya komisi-komisi. Kementerian itu, menurut dia, seperti Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Ristek dan Perguruan Tinggi.
"DPR kesulitan untuk membangun ke arah mana dengan mitra kerjanya," kata Taufik.
Kedua, menurut dia, terkait prioritas program kerja kabinet Jokowi-JK misalnya dalam bidang kemaritiman seperti struktur dan program di mitra kerja tersebut. Taufik menjelaskan diperlukan diskusi lebih lanjut terkait hal tersebut sehingga DPR dapat memberikan pertimbangannya.
"Pertimbangan yang kami berikan terkait susbtansi kerja dari masing-masing kementerian bukan berdasarkan transaksional," ujarnya.
Seperti diberitakan Bisnis.com politisi senior PDIP Pramono Anung sebelumnya menegaskan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah menuntaskan perbedaan dalam parlemen.
"Masalah ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan rakyat, tapi kalau tidak selesai-selesai juga ya DPR tidak bisa kerja. Alhamdulillah, sekarang sudah final," katanya.
Ia menjelaskan KIH-KMP sekarang sudah ada titik temu. "Hari ini (9/11/2014), saya dari sini (Unair) akan langsung ke Bandung untuk menandatangani kesepakatan dengan Pak Hatta Radjasa. Saya sebagai koordinator KIH, Pak Hatta dari KMP."
Anggota DPR yang juga mantan Sekjen DPP PDIP itu menjelaskan kesepakatan itu antara lain KMP akan mengakomodasi KIH dalam AKD (alat kelengkapan dewan/DPR).
"Alat kelengkapan dewan itu ada 16, tapi kami akan membentuk lebih dari 16 alat kelengkapan dewan. Nantinya, KIH akan diakomodasi, sehingga KIH akan memiliki keterwakilan di parlemen," katanya.
Namun, dia mengaku belum dapat merinci jumlah alat kelengkapan dewan yang disepakati untuk dibentuk itu, karena kesepakatan itu masih belum ditandatangani oleh dirinya bersama Hatta Radjasa.
"Yang jelas, kalau sudah final, maka kami akan membentuk Badan Legislasi, lalu badan itu akan melakukan perubahan tata tertib untuk merevisi jumlah alat kelengkapan dewan," katanya.
Selanjutnya, DPR akan melakukan sidang paripurna. "Kami menargetkan alat kelengkapan dewan akan terisi semuanya sebelum masa reses DPR pada 5 Desember mendatang."
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
