Bisnis.com, JAKARTA - Partai pemenang pemilihan umum legislatif 2014, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, menegaskan tidak akan menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam kebijakan bahan bakar minyak (BBM).
Juru Bicara PDI-P Eva Sundari mengatakan pihaknya akan mendukung apapun keputusan dari kebijakan Jokowi dan JK terkait BBM. “Apapun yang dilakukan Pak Jokowi, naikkan BBM atau tidak, kami mendukung full,” katanya dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).
Seperti diketahui, sejumlah kalangan menganggap pemerintah perlu segera menaikkan harga BBM karena dinilai membebani anggaran negara. Dorongan penaikan harga BBM itu tidak hanya disampaikan kepada pemerintahan Jokowi, namun juga pada masa Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada masa pemerintahan SBY, PDI-P sempat melakukan penolakan kebijakan penaikan harga BBM karena dianggap bakal mempengaruhi daya beli masyarakat. Pada saat ini, pemerintahan Jokowi dan JK belum memutuskan penaikan harga BBM.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia Fentiny Nugroho mengatakan negara harus berpihak kepada masyarakat miskin, terlepas dari kebijakan penaikan harga BBM tersebut.
“Ada atau tidaknya kenaikan harga BBM, negara harus punya keberpihakan terhadap orang miskin. Apapun program pemerintah, masyarakat harus dilanjutkan kemandiriannya,” kata Fentiny.
