Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR tandingan Ida Fauziah mengaku politikus Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak mencari jabatan pimpinan dalam menggelar sidang paripurna tandingan, namun hanya memberikan contoh berdemokrasi yang baik.
“Paripurna yang digelar KIH atau DPR tandingan dengan agenda memilih dan mentepakan pimpinan alat kelengkapan dewan [AKD] bukan untuk mencari pimpinan, kami hanya memberikan contoh bagaimana berdemokrasi sesuai dengan aturan,” tegasnya seusai memimpin rapat paripurna tandingan, Selasa (4/11/2014).
Dengan adanya demokrasi dalam DPR, paparnya, maka setiap suara anggota dewan atau legislator yang merupakan representasi suara dari seluruh rakyat Indonesia lebih dihargai. “Ingat, mereka bukan representasi kelompok tertentu.”
Sesuai dengan hasil paripurna DPR tandingan, lanjutnya, pembagian posisi pimpinan komisi dan AKD lainnya a.l. PDIP berhak untuk menentukan tiga ketua dan sembilan wakil ketua, Partai Golkar tiga ketua dan delapan wakil ketua, Partai Gerindra dua ketua dan enam wakil ketua, serta Partai Demokrat dua ketua dan lima wakil ketua.
Adapun PAN, satu ketua dan empat wakil ketua, PKB satu kursi ketua dan empat wakil ketua, PKS satu ketua dan tiga wakil ketua, PPP satu ketua dan tiga wakil ketua, Partai Nasdem satu ketua dan tiga wakil ketua, serta Partai Hanura tidak dapat ketua, namun tetap memperoleh jatah dua kursi wakil ketua.
Menurutnya, pemilihan pimpinan komisi dan AKD lainnya yang digelar oleh DPR pimpinan Setya Novanto Cs. tidak memenuhi asas demokrasi dan jauh dari aturan. “Namun jika mereka tetap berjalan, ya silakan.”
Sekretaris jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella menambahkan penetapan pimpinan DPR harus sesuai dengan aturan. “Jadi tidak sapu bersih seperti yang dilakukan oleh KMP yang saat ini menyapu bersih seluruh pimpinan DPR,” katanya.
