Bisnis.com, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sesumbar siap untuk tidak menerima gaji sebagai anggota dewan untuk menunjukkan keseriusan dalam mengawal proses demokrasi di parlemen.
Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, komitmen tersebut sebagai bukti bahwa pembentukan struktur DPR yang diikuti lima fraksi anggota KIH bertujuan untuk menegakkan sistem demokrasi yang ada.
"Mosi tidak percaya yang kami gaungkan itu sangat serius. Jadi 247 anggota lebih baik tidak menerima gaji, untuk menunjukkan kita ingin jalankan fungsi dan tugas DPR secara benar," ujarnya, Sabtu (1/11/2014).
Seperti diketahui, KIH terdiri dari 247 anggota yang berasal dari lima fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai NasDem, serta Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Menurut Effendi, apa yang dilakukan KIH bukanlah proses ilegal. Dia justru menuding DPR versi Koalisi Merah Putih (KMP) telah melakukan tindakan ilegal karena tidak mengakomodasi seluruh fraksi yang ada.
"Komisi harus diisi oleh anggota seluruh fraksi yang total 560 anggota. Ketika lima fraksi belum menyerahkan nama tiba-tiba dilakukan kesepakatan. Sebenarnya siapa yang melakukan proses ilegal?" tanya Effendi.
