Bisnis.com, JAKARTA - DPR mengaku tetap mendukung pemerintah Joko Widodo meski saat ini sedang terbelah menjadi dua kubu, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan DPR tetap mendukung presiden Joko Widodo meski DPR sedang terbelah.
"DPR dan DPR tandingan harus bersatu agar kerja pemerintah bisa berjalan dengan baik," katanya, Jumat (31/10/2014).
Menanggapi perpecahan, paparnya, musyawarah sudah dilakukan berkali-kali, paripurna juga sudah empat kali, hingga rapat bamus. "Tapi Pak Jokowi sudah membentuk kabinetnya, maka kita harus segera bekerja. Itu untuk mendukung Jokowi," tegasnya.
Terkait dengan rapat paripurna DPR tandingan, pimpinan DPR sepakat menilai rapat paripurna yang digelar KIH dengan pimpinan DPR tandingan di Ruang Badan Musyawarah adalah bukan merupakan rapat paripurna yang sah.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan rapat paripurna itu dilaksanakan di ruang paripurrna. "Kegiatan yang bukan paripurna tidak bisa dilaksanakan di ruang paripurna. Itu saja acuannya," katanya, Jumat (31/10/2014).
Jadi, Sekretariat Jenderal tidak mengizinkan paripurna DPR tandingan itu diselenggarakan. Menurutnya, demokrasi itu, sisi regulasinya sangat ketat. "Untuk DPR ada UU MD3 dan UU Tata Tertib sangat rigid."
Namun meski tidak diizinkan, KIH tetap menggelar rapat paripurna tandingan di ruang badan musyawarah setelah tidak dizinkan oleh Sekretariat Jenderal DPR untuk menggunakan ruangan rapat paripurna.
“Di sini tidak ada campur tangan dari pimpinan DPR. Namun kami yakin, sekretariat jenderal tidak akan mengizinkan sidang tersebut karena tidak sesuai aturan,” kata Agus.
Rapat paripurna yang digelar pimpinan DPR tandingan bentukan KIH itu digelar dengan agenda penyapaian nama-nama legislator KIH yang akan duduk di alat kelengkapan dewan, termasuk komisi. Rapat tersebut tidak dihadiri Pramono Anung yang didaulat sebagai ketua.
Sidang tersebut rencananya akan dilanjutkan pada Senin (3/11) untuk membahas pemilihan pimpinan DPR tandingan menyusul pimpinan DPR beserta komisi dan AKD telah disapu bersih oleh KMP.
Sementara itu, Philips Vermonte Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS mengatakan konflik perpecahan parlemen harus segera diselesaikan.
“Elit partai politik harus segera turun tangan karena perseteruan utusan partai di parlemen sudah memuncak,” katanya.
Menurutnya, saat ini kisruh di parlemen hanya bisa dilakukan oleh petinngi partai politik seperti Megawati, Prabowo Subianto, Amien Rais, Suryadharma Ali, Aburizal Bakrie dan lain sebagainya. “Ini penting untuk masa depan bangsa. Karena mereka akan membahas kebijakan untuk publik.”
