Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Berisiko Jadi Lembaga 'Milik' KMP

Dewan Perwakilan Rakyat berisiko menjadi lembaga mandiri Koalisi Merah Putih (KMP) menyusul disapu bersihnya jabatan pimpinan DPR, MPR, serta alat kelengkapan dewan (AKD) oleh kelompok pendukung Capres Prabowo Subianto itu.
Anggota Fraksi PPP DPR memprotes pimpinan rapat dan menggulingkan meja saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10). Rapat paripurna dengan agenda penetapan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan berlangsung ricuh terkait dualisme internal Fraksi PPP DPR. /ANTARA
Anggota Fraksi PPP DPR memprotes pimpinan rapat dan menggulingkan meja saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10). Rapat paripurna dengan agenda penetapan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan berlangsung ricuh terkait dualisme internal Fraksi PPP DPR. /ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat berisiko menjadi lembaga mandiri Koalisi Merah Putih (KMP) menyusul disapu bersihnya jabatan pimpinan DPR, MPR, serta alat kelengkapan dewan (AKD) oleh kelompok pendukung Capres Prabowo Subianto itu.

Pengamat politik Poltracking Institute Aria Budi mengatakan tidak terakomodasinya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam seluruh jajaran pimpinan parlemen berisiko menjadikan lembaga tinggi negara itu sebagai lembaga mandiri.

“Dengan disapu bersihnya jabatan pimpinan oleh KMP yang digawangi Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, dan PAN itu, bukan tidak mungkin seluruh kebijakan yang dihasilkan akan mengarah kepada kebijakan satu kelompok yang berusaha menjegal pemerintahan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (30/10/2014).

Pasalnya, sejumlah pengendali KMP merupakan rival politik dari Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2014. “Sangat susah melepas sosok Prabowo yang menjadi rival Jokowi itu dengan KMP,” katanya.

Untuk itu, perlu gerakan rakyat untuk mengawasi kinerja parlemen agar dewan tetap mampu menyuarakan haknya sesuai dengan koridor. “Jika parlemen menjegal kebijakan yang baik dari pemerintah, rakyat harus bergerak.”


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Sepudin Zuhri

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper