Bisnis.com, JAKARTA - Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan bisa membuat sistem penyerapan anggaran pemerintah lebih fleksibel dan memperkuat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Imelda Sari mengatakan penyerapan anggaran sangat erat kaitannya dengan kasus korupsi.
Banyak pemerintahan daerah yang penyerapan anggarannya kecil dikarenakan taat pada sistem anggaran yang ketat dan menghindari dugaan korupsi.
"Mungkin nanti pemerintahan Jokowi-JK bisa membuat sistem anggaran yang lebih fleksibel. Sistem yang ada saat ini membuat pihak lain yang ingin bekerja sama dengan pemerintah ragu dan sulit," kata Imelda dalam forum diskusi di Warung Daun, Jl. Cikini Raya, Sabtu (18/10/2014).
Dia menambahkan sistem anggaran ketat tersebut menjadi lahan KPK untuk mengungkap kasus korupsi. Namun, seringkali kasus yang diungkap hanya pada tahap pusat dan beberapa elit partai.
Imelda menuturkan di Indonesia perbandingannya satu penyidik untuk 45.000 orang, sedangkan di Hong Kong satu penyidik untuk 250 orang. Jika pemerintahan ke depan mampu memperluas kerja KPK dengan menambah penyidik maka akan banyak kasus korupsi daerah yang terungkap.
