Bisnis.com, JAKARTA - Selama masa pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai merupakan pemimpin yang paling toleran terhadap intoleransi, karena ekskalasi kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Wakil Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan sama seperti isu demokrasi di negara Muslim terbesar, isu toleransi juga menjadi kapital politik kepemimpinan SBY dalam diplomasi internasional.
“Toleransi inilah yang juga dieksploitasi untuk memperoleh dukungan internasional baik untuk memperoleh pinjaman dana maupun dukungan politik lain,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor SETARA Institute, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014).
Bonar membeberkan berbagai laporan menunjukkan adanya ekskalasi peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Laporan SETARA Institute pada 2007 menunjukkan, setiap tahun terdapat rata-rata 200 peristiwa pelanggaran.
“Sebagian peristiwa itu tidak pernah mendapat penanganan hukum yang berarti,” jelasnya.
Dia menilai, SBY, yang oleh dunia internasional pernah diberi penghargaan atas kontribusinya dalam memajukan toleransi, sesungguhnya mampu mengambil tindakan atas berbagai kasus intoleransi yang marak terjadi di Indonesia.
“Tetapi SBY justru diam, kecuali dalam beberapa peristiwa. Itu pun setelah mendapat tekanan publik di Indonesia dan di dunia internasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, SBY dinilai membisu dalam tragedy Syiah di Sampang, Madura dan juga lalai pada pengungsi Ahmadiyah di Transito serta bergeming menyaksikan pembangkangan Walikota Bogor atas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan keabsahan pendirian GKI Taman Yasmin.
“SBY sesungguhnya punya kendali, tetapi membiarkan situasi itu semakin menunjukkan paradoks dan kontradiksi pada diri kepemimpinannya,” jelasnya.
Direktur Keuangan PT Pelayaran Fortuna Nusantara Megajaya Rudi Setia Laksmana mengatakan selama ini untuk mengeruk lumpur di sejumlah dasar sungai di perairan Tanah Air mendatangkan kapal-kapal keruk dari Amerika Serikat, Malaysia, dan Denmark.
"Kapal ini nanti mampu mengeruk lumpur sedalam 5-6,2 meter supaya kapal-kapal batubara dan kayu layak masuk (ke perairan). Arus barang menjadi lancar."
