Bisnis.com, NEW DELHI – Salah satu program prioritas Perdana Menteri India Narendra Modi yaitu mentransformasi lahan-lahan luas untuk menjadi kota produktif, diprediksi akan terhambat oleh proses pembebasan lahan.
Pasalnya, para petani pemilik tanah dan lahan memandang skeptis program itu dan menilai mantan pemimpin Gujarat tersebut memanfaatkan tanah murah tanpa memikirkan kesejahteraan petani kelak.
Hal ini, menurut Kepala Task Force on Land Reforms and Policy pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) India, Rajya Vardhan Kanoria, merupakan hambatan besar bagi cita-cita Modi untuk merancang kota ‘masa depan’-nya.
“Seluruh lahan yang direncanakan akan diakuisisi mengalami kendala. Pada akhirnya, ditakutkan rencana Modi tersebut tidak akan membantu siapapun, baik pegiat industri maupun petani,” ungkap Kanoria di New Delhi, Kamis (9/10).
Saat terpilih, Modi berencana membangun beberapa kota yang diproyeksi akan menjadi pesaing kota-kota pusat keuangan dunia seperti Singapura, Berlin, dan Hong Kong dalam 30 tahun dihitung dari waktu mulai proses pembangunan.
Untuk itu, sebagai tahap prtama, Modi berencana mengakuisisi lahan seluas 22 hektar. Hingga kini proses akuisisi terhambat akibat sulitnya melakukan pendekatan dengan penduduk setempat. Modi setidaknya harus mendapat persetujuan dari 70% pemilik lahan untuk dapat memulai proyek-proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
Sebelumnya, saat memimpin Gujarat, Modi mentransformasi kota tersebut menjadi pusat industri Jepang senilai US$90 miliar. Aktivitas industri Jepang ini mendorong pemerintah untuk membangun koridor jalan sepanjang 1.500 km antara 2 kota terbesar India, Delhi dan Mumbai.
Saat itu Modi berhasil meningkatkan produksi industri Gujarat 3 kali lipat dan ekspor sebesar 4 kali lipat. Lambannya proses akuisisi ini pun dinilai dapat menghambat cita-cita Modi untuk memasifkan kinerja sektor manufaktur negara tersebut.
Adapun lembaga investasi dan rating kredit ICRA menilai proses akuisis lahan menjadi hambatan tunggal terbesar dalam proses pembangunan infrastruktur India.
Modi menargetkan setidak 100 pusat perkotaan dapat didirikan. Para pemimpin India sebelumnya sebenarnya memiliki rencana ini, namun terbentur oleh persoalan yang sama. Jika Modi tidak dapat mengatasi hal ini, India dinilai akan sulit memasuki masa pembangunan.
“Mereka [pihak pengakuisisi] mengatakan bahwa tanah di sini akan menjadi sumber pendapatan, padahal kehilangan tanah dan lahan akan merusak kehidupan kami,” ungkap salah seorang penduduk yang berprofesi sebagai petani, Ganpatbhai Chauhan.
Akibatnya, alokasi dana 1 triliun rupee yang direncanakan akan digunakan untuk merealisasikan proyek tersebut tertunda. Data pemerintah menyebutkan 600 miliar rupee akan digunakan untuk membangun jalan.
Selain itu, pemerintah juga berencana membangun 20 tambang batu bara dan pabrik baja baru yang nantinya akan dikelola oleh Coal India dan ArcelorMittal. Modi bahkan telah menggaet perusahaan-perusahaan ini untuk mempercepat visi urbanisasinya.
Sayangnya, Kanoria menilai masyarakat tetap tidak akan memberikan tanah dan lahannya meski jika perusahaan-perusahaan tersebut menaikkan harga belinya. Hal tersebut, menurutnya, dikarenakan para petani telah termakan isu bahwa pemerintah akan merusak sumber penghidupan mereka tanpa memberikan solusi.
