Bisnis.com, DENPASAR--Koalisi masyarakat sipil Bali menolak dengan tegas pelaksanaan Bali Democracy Forum atau BDF 2014, karena sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, tetapi justru membatasi peran warganya.
Koalisi Masyarakat Sipil Bali terdiri dari Yayasan Manikaya Kauci, YLBHI-LBH Bali, Yayasan Bintang Gana, Pena 98, Sloka Institute, Alase, Walhi Bali, dan AJI Denpasar. Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Bali Komang Arya Gamaris mengatakan undang-undang BDF hanyalah pencitraan politik.
"Forum itu hanyalah pemanis belaka dari rezim SBY yang merupakan rezim penganut pencitraan politik nasional dan internasional, tetapi tidak ada sangkut pautnya terhadap kesejahteraan rakyat negeri ini," jelasnya, Kamis (9/10).
Menurut koalisi masyarakat sipil Bali, mengungkapkan pelaksanaan BDF justru bertentangan dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia saat ini yang demokrasinya dilecehkan secara terus menerus melalui UU Ormas, dan terakhir pengesahan UU No.22/2014 tentang Pilkada.
Selain itu, pemerintah dianggap membiarkan masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia mencontohkan kebijakan MP3EI yang banyak mendapat penolakan di Bali, salah satunya rencana reklamasi Teluk Benoa.
Dengan demikian BDF sudah tidak layak diselenggarakan lantaran hanya berniat membangun citra politik dengan biaya tinggi setiap tahunnya.
"Pemerintah baru selanjutnya diharapjan tidak lagi menggunakan forum-forum seperti BDF yang hanya rutinitas tahunan tanpa mengubah sesuatu yang pondasional dari hak berdemokrasi untuk kesejahteraan rakyat," jelasnya.
