Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

‎KPK Cegah Gratifikasi Pejabat Melalui 'GRATIS'

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat program berbasis digital sebagai bentuk komitmennya untuk memberantas tindak pidana korupsi.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 01 Oktober 2014  |  16:59 WIB
‎KPK Cegah Gratifikasi Pejabat Melalui 'GRATIS'
Ilustrasi - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat program berbasis digital sebagai bentuk komitmennya untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Program tersebut diberi nama "GRATIS" singkatan dari Gratifikasi Informasi dan Sosialisasi yang diluncurkan di XXI Epicentrum Walk, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan.

Kemudian, program KPK tersebut juga mengandalkan teknologi smartphone yang menggunakan sistem operasi Android dan IOS ‎untuk Apple. Selain itu, program tersebut juga dapat diunduh dengan gratis melalui Google Play Store untuk smartphone bersistem operasi Android dan App Store untuk smartphone Apple dengan keyword KPK, Gratis atau Gratifikasi.

Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnai, program yang baru saja diluncurkan KPK tersebut diyakini dapat memberikan edukasi langsung kepada masyarakat luas tanpa harus menghadiri seminar antikorupsi yang sering diselenggarakan KPK.

"Masyarakat luas setelah mengetahui bentuk gratifikasi‎ terlarang segera dapat mengawasi para pejabat publik agar tidak meminta baik secara halus atau secara langsung meminta gratifikasi," tutur Zulkarnain di Jakarta, Rabu (1/10).

Zulkarnain menegaskan bahwa aplikasi tersebut juga dapat digunakan bagi penyelenggara negara untuk menghindari terjadinya tindak pidana pemberian gratifikasi.

"Kalau tidak gratifikasi dianggap suap sampai dibuktikan dengan ancaman hukuman minimal ‎empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara denda Rp20 juta dan paling tinggi Rp1 Miliar," kata Zulkarnain.

Menurut Zulkarnain, program tersebut juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak swasta agar tidak seringkali memberikan uang terima kasih kepada penyelenggara negara seperti yang selama ini terjadi dalam setiap perkara korupsi di KPK.

"Sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi agar dapat juga membangun kemampuan investigasi gugaan penerimaan gratifikasi terlarang oleh pejabat," tukasnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

gratifikasi
Editor : Sepudin Zuhri

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top