Bisnis.com, JAKARTA— Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai kabinet profesional bentukan presiden terpilih Joko Widodo harus mengadakan efisiensi dan sinkronisasi program kerja di masing-masing kementerian untuk menghidari tumpang tindih program.
Ketua Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan susunan cabinet berjumlah 34 menteri tersebut patut dimaklumi karena Jokowi menginginkan pemerintahannya berjalan lebih cepat dalam mengatasi masalah.
Namun, tuntutan efisiensi dan sinkronisasi program kerja masih menjadi kendala. Untuk itu, presiden sebagai pemimpin kabinet harus mampu menyelaraskan program kerja antarkementerian. “Efisiensi kerja bisa melalui penyelarasan dan perampingan program kerja direktorat jenderal masing-masing kementerian,” katanya kepada Bisnis, Selasa (16/9/2014).
Efisiensi tersebut, tuturnya, harus dilakukan untuk mencegah overlapping tugas dan ego sektoral kementerian yang saat ini masih tinggi. “Efisiensi dan mampu menjadikan kinerja kabinet lebih jelas, rigid dan cepat dalam mengatasi masalah.”
"Jangan sampai, tegasnya, kabinet bentukan Jokowi masih melakukan hal yang sama dilakukan oleh kabinet milik SBY. “Struktur direktorat jenderal di kementerian SBY sangat gemuk sehingga program antarkementerian, maupun dalam internal kementerian sendiri banyak yang tumpang tindih.”
Misalnya, Didik mencontohkan, dalam Kementerin Dalam Negeri yang membawahi 11 Direktorat Jenderal. “Kenapa harus banyak, kan negara sudah menerapkan otonomi daerah.”
Selain itu, pola perlindungan warga negara yang berada di territorial negara asing. “Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi punya direktorat. Kementerian Luar Negeri juga punya. Alhasil, penanganan masalah dan perlindungan TKI tidak pernah selesai.”
