Mengapa NU Lebih Setuju Pilkada Tidak Langsung? Ini Penjelasan Ketua Umum PB NU

Bisnis.com, JAKARTA - Sikap Nahdlatul Ulama yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki alasan kuat dan sikap ini sudah diputuskan jauh sebelum menjadi perdebatan keras di DPR sekarang.

"Ini merupakan keputusan para ulama sepuh yang dengan jernih menilai mudharat (dampak buruk) pilkada langsung sudah jelas, sementara manfaatnya belum tentu tercapai," kata Ketua Umum PB NU, Said Aqil Siroj.

Said Aqil mengatakan sikap NU yang lebih setuju pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD (pilkada tidak langsung) diputuskan dalam Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Cirebon, Jawa Barat tahun 2012.

Dalam forum musyawarah tertinggi setelah muktamar itu para ulama menilai baik pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung sama-sama memiliki kelemahan.

Namun, para kiai yang mengalami langsung kondisi di lapangan menilai efek negatif yang ditimbulkan oleh pilkada langsung lebih besar daripada pilkada tak langsung, terutama terkait dengan biaya yang besar dan konflik horisontal akibat perbedaan dukungan.

"Kalau di PBNU, perbedaan pendapat dan pilihan politik dianggap sebagai hal yang biasa, tetapi belum tentu masyarakat di daerah bisa bersikap sama," katanya.

Sikap NU ini akan terus dipegang selama belum ada keputusan baru dalam forum yang setara atau di muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi organisasi.

Pembahasan RUU Pilkada di DPR berlangsung alot terutama terkait mekanisme pemilihan kepala daerah, antara pilihan tetap dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.

Fraksi PDIP, PKB, dan Hanura memilih untuk mempertahankan pilkada langsung, sementara Golkar, Demokrat, PAN, PKS, PPP, dan Gerindra mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Perdebatan tentang pilihan pilkada langsung atau oleh DPRD tidak hanya terjadi di parlemen, namun juga pada sebagian kalangan masyarakat.(ant/yus)