Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemkot Balikpapan Diminta Umumkan Lahan Belum Bersertifikat

Pemerintah Kota Balikpapan diminta mengumumkan kepada pemilik lahan yang belum bersertifikat guna mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
Rachmad Subiyanto
Rachmad Subiyanto - Bisnis.com 14 Agustus 2014  |  14:13 WIB
Pemkot Balikpapan Diminta Umumkan Lahan Belum Bersertifikat
Eksekusi lahan berizin - Bisnis

Bisnis.com, BALIKPAPAN--Pemerintah Kota Balikpapan diminta mengumumkan kepada pemilik lahan yang belum bersertifikat guna mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 

Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong mengatakan wali kota harus berani mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat yang masih belum memiliki sertifikat lahan sebagai bukti legalitas kepemilikan untuk segera mengurus legalitasnya.

Nantinya, surat segel lahan tidak lagi berlaku sebagai bukti kepemilikan sehingga pengaturan kepemilikan lahan akan tertata rapi. 

"Wali kota harus berani memberi batas waktu pengurusan untuk berapa lama supaya gampang administrasinya. Ini kan menyangkut tertib administrasi juga," ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/8/2014). 

Andi mengatakan dengan adanya pembatasan waktu pengurusan legalitas kepemilikan lahan tersebut, masyarakat akan melaporkan kepemilikan lahannya kepada pemerintah.

Selanjutnya, kepemilikan tersebut dicatat dalam buku induk dan dipetakan menggunakan peta digital sehingga lebih 
mudah untuk diakses. 

"Misalnya kasih batas waktu tiga bulan. Kalau lewat tiga bulan tidak  diurus, tanahnya akan dikuasai pemerintah," paparnya. 

Perlu ada keberanian dari wali kota, kata Andi, untuk bisa menertibkan  kepemilikan lahan yang selama ini menjadi masalah. Apabila bisa  dilakukan, tentunya Pemkot Balikpapan akan mendapatkan keuntungan yakni peningkatan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

"Kalau itu bisa diperbaiki saya yakin PAD bisa capai Rp1 triliun," tuturnya. 

Hingga Juli, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sudah  mencapai Rp473 miliar. Apabila dihitung berdasarkan target penerimaan pada APBD Perubahan 2014, capaian ini sudah mencapai 74,13 miliar. 

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebutkan masih akan  berkoordinasi terkait dengan kesiapan aparatur pemerintah sebelum mengeluarkan pengumuman tersebut.

"Ketika kamiumumkan lalu masyarakat berbondong-bondong mengurus izin kan repot kalau kami tidak siap," tuturnya. 

Tahun ini, Pemkot Balikpapan berencana membuat entry data untuk  kepemilikan lahan yang ada di Balikpapan.  Wilayah Kecamatan  Balikpapan Tengah menjadi pilot project sistem informasi pertanahan  tersebut.

Nantinya, seluruh kepemilikan lahan oleh masyarakat dalam bentuk selain sertifikat wajib dilaporkan kepada pemerintah. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemkot balikpapan
Editor : Ismail Fahmi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top