Bisnis.com, MANADO—Rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sejumlah provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah (pemda) pada dana dari pusat.
Berdasarkan data konsolidasi APBD dari Kementerian Keuangan, pendapatan sejumlah pemda di KTI mencapai Rp164,6 triliun pada 2010 dan meningkat hingga Rp270,3 triliun pada 2014.
Adapun kontribusi PAD dalam APBD di kawasan tersebut masih relatif rendah, yakni pada 2010 baru sebesar 11,1%, sedangkan tahun ini meningkat tipis menjadi 14,2%.
Sebagai informasi, pemda di KTI meliputi Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Suhaedi mengatakan potensi untuk menaikkan rasio PAD masih besar yang nantinya akan mendukung peningkatan kegiatan pembangunan di daerah.
“Peningkatan rasio PAD pada APBD mencerminkan partisipasi masyarakat,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (13/8).
Menurutnya, semakin tinggi PAD, maka semakin besar dana pembangunan di pemda yang kemudian dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut.
Hal ini juga menunjukkan tingkat kemandirian pemda sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana dari pusat.
Rendahnya rasio PAD terhadap APBD ini bukan hanya terjadi di KTI, melainkan seluruh kawasan di Indonesia. Total pendapatan seluruh pemda di Indonesia mencapai Rp759,47 triliun pada tahun ini. Dari total tersebut, porsi PAD mencapai 27,6% atau sebesar Rp180,34 triliun.
