Bisnis.com, JAKARTA -- Bupati Karawang Ade Swara mengklaim bahwa dirinya sama sekali tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapa pun selama ini. Tudingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya tentang pemerasan, diakui Ade Swara membuat dirinya sakit hati.
"Itu yang saya sangat sakit hati, demi Allah," tutur Ade usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Selain itu, Ade juga menepis kabar yang mengatakan bahwa istrinya, Nurlatifah, terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan pengurusan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama PT Tatar Kertabumi.
Menurut Ade, dirinya tidak pernah menginstruksikan istrinya untuk melakukan pemerasan kepada siapa pun terlebih kepada perusahaan sekaliber PT Agung Podomoro Land.
"Kalau istri saya terlibat, ya saya tahunya di sini, kalau dikatakan terlibat. Tetapi kalau dikatakan saya menyuruh, itu demi Allah saya katakan tidak," kata Ade.
Kendati demikian, Ade tidak ingin menjelaskan lebih jauh tentang keterlibatan dirinya beserta istri dalam kasus pemerasan yang menjerat keduanya sebagai tersangka KPK. Pasalnya, perkara tersebut masih dalam proses hukum.
"Tapi maaf ya, ini kan masih dalam proses. Jadi tolong juga kita sama-sama punya tugas, punya kewajiban, jalankan itu dengan baik dan benar supaya semua bisa berjalan secara berkeadilan," tukasnya.
Sebelumnya, Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya Nurlatifah berhasil diamankan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu di sebuah mal dan di rumah dinas Bupati Karawang.
Dari hasil OTT KPK beberapa waktu lalu, terjerat pula dua perwakilan PT Agung Podomoro Land di Karawang, Aking Saputra, dan Rajen Diren, serta Kepala Desa Cilamaya Nana serta tiga orang lainnya.
KPK juga berhasil mengamankan uang sebesar Rp5 miliar sebagai barang bukti dalam mata uang dolar Amerika Serikat serta beberapa buah dokumen.
Setelah diamankan dalam OTT beberapa waktu lalu, dua perwakilan dari PT Agung Podomoro Land dibebaskan KPK karena terbukti telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan Bupati Karawang, Ade Swara dan istrinya.
Padahal, Aliansi Masyarakat yang terdiri atas Konsorsium Pembaruan Agraria, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta, Indonesia Corruption Watch dan Serikat Petani Karawang menduga ada keterlibatan PT Agung Podomoro Land dalam perkara tersebut.
Oleh karena itu, Aliansi Masyarakat yang terdiri atas Konsorsium Pembaruan Agraria mendesak KPK untuk terus melanjutkan penyelidikan dan mencari keterlibatan dari PT Agung Podomoro Land.
Perkara tersebut juga berkaitan dengan sengketa lahan di Desa Margamulya, Desa Wanasari dan Desa Wanakerta di Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang dengan luas lahan sebesar 350 hektar yang disengketakan perusahaan properti, PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP), yang dimiliki PT Agung Podomoro Land.
