Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf mengatakan larangan Pemerintah terkait perkembangan ideologi Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Indonesia adalah sebuah hal yang tepat.
"Sangat tepat bila yang dilarang adalah ideologinya. NKRI berdasarkan ideologi Pancasila, sedangkan ISIS berdasarkan ideologi yang mengaku Islam tetapi tindakannya sangat tidak islami," kata Slamet Effendy Yusuf dihubungi di Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Selain itu, Slamet menilai ideologi ISIS merupakan gerakan politik yang ditujukan untuk mendirikan negara Islam yang menyatukan Irak dan Suriah. Karena itu, ideologi tersebut tidak mungkin masuk ke Indonesia.
"Paham ISIS dipengaruhi semangat untuk memecah belah negara-negara di Timur Tengah dan berpaham kolonialisme dan imperialisme khususnya di Irak dan Suriah," tuturnya.
Namun, Slamet juga menyayangkan banyak orang Indonesia yang berpikiran aneh-aneh seperti yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Karena itu, dia menyebut orang-orang yang mendukung ISIS adalah orang yang salah paham dan pemahamannya salah.
"Yang mendukung ISIS adalah orang bodoh karena tidak memahami pribadi dan sejarah bangsa Indonesia sendiri. Bagi NU, NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah upaya final untuk mendirikan negara Indonesia," tukasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan menolak paham ISIS berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekatunggalikaan yang menaung dalam NKRI.
"Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS yang akhir-akhir ini menjadi IS (Islamic State) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan kita di bawah NKRI," kata Djoko Suyanto dalam jumpa pers setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/8).
Djoko mengatakan setiap pengembangbiakan paham tersebut harus dicegah dan Indonesia tidak boleh menjadi tempat bersemayam paham ISIS/IS.
Menkopohukam menegaskan bahwa warga Indonesia harus menghormati negaranya sendiri yang menganut asas kebhinekaan yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.
Dia juga mengemukakan salah satu tindakan yang bakal dilakukan pemerintah adalah mencegah berdirinya perwakilan formal dari ISIS/IS.
Dia mengutarakan harapannya agar seluruh komponen masyarakat dapat mencegah penyebaran paham ISIS/IS di Indonesia.
