Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

SERAPAN APBD: Realisasi Anggaran Riau Baru 17,64%

Sepanjang Januari hingga pertengahan Juli, Pemerintah Provinsi Riau baru menggunakan Rp1,5 triliun, atau sekitar 17,64% dari total anggarannya tahun ini senilai Rp8,5 triliun.
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 14 Juli 2014  |  17:33 WIB
Ilustrasi APBD. Realisasi Anggaran Riau Baru 17,64% - Bisnis
Ilustrasi APBD. Realisasi Anggaran Riau Baru 17,64% - Bisnis

Bisnis.com, PEKANBARU--Sepanjang Januari hingga pertengahan Juli, Pemerintah Provinsi Riau baru menggunakan Rp1,5 triliun atau sekitar 17,64% dari total anggarannya tahun ini senilai Rp8,5 triliun.

Jonli, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, mengatakan sebagian besar anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Riau untuk belanja pegawai dan kebutuhan organisasi di lingkungan satuan kerja daerah.

“Anggaran yang sudah kami gunakan sekitar Rp1,5 triliun, sebagian besar untuk kebutuhan organisasi dan kepegawaian,” katanya di Pekanbaru, Senin (14/7/2014).

Jonli menuturkan, penggunaan dana yang disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Riau tahun ini akan terus meningkat, seiring mulai dilaksanakannya tender sejumlah proyek pemerintah daerah.

Sebelumnya, Gubernur Riau Annas Maamun mengatakan minimnya penyerapan anggaran Riau disebabkan banyaknya proyek yang jalan di tempat.

Selain itu, penghematan penggunaan anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis atau bimtek dan seminar juga ikut mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran tahun ini.

Menurutnya, dimulainya lelang proyek fisik oleh beberapa satuan kerja yang memiliki anggaran besar seperti Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pendidikan akan menggenjot penyerapan anggaran daerah tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum sendiri memiliki proyek senilai Rp800 miliar, sehingga saat proses lelang itu jalan, penyerapan anggaran pun semakin bertambah.

Pada awal tahun ini Annas Maamun memang mengurangi biaya perjalanan dinas ke luar daerah, dan menghilangkan anggaran penataran pegawai dalam APBD 2014 untuk dialihkan kepada kepentingan sarana publik.

Annas menyebutkan selama ini manfaat dari kedua pos anggaran tersebut tidak efektif, sehingga pemerintah provinsi mengalihkannya untuk perbaikan jalan, pembangunan sarana kesehatan, dan pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

realisasi anggaran
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top