Asing Dukung Pengurangan Emisi Karbon Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA—Organisasi internasional mendukung dan meminta pemerintah Indonesia melanjutkan program penurunan emisi karbon melalui pengurangan deforestasi menuju Indonesia sebagai negara ekonomi hijau.

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik menyampaikan dukungannya agar pemerintah terus melanjutkan program penurunan emisi itu, yang dampaknya sangat besar bagi kelangsungan perubahan iklim.

“Dunia mendukung Indonesia untuk menjaga bumi, memberikan dampak positif bagi perubahan iklim,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Kepala Badan Pengelola  Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (BP REDD+) Heru Prasetyo mengamini dukungan tersebut. Dia mengatakan menerima banyak masukan dan dukungan dari sejumlah negara terhadap upaya penurunan emisi yang dilakukan pemerintah.

REDD+, katanya, akan fokus memprioritaskan jalur bagi penciptaan rendah karbon dan transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Lembaga ini mengacu pada upaya menciptakan nilai bagi karbon yang tersimpan di hutan, dengan insentif bagi negara yang memiliki hutan untuk mengurangi emisi.

“Seluruh dunia berkomitmen untuk pengurangan emisi, dan Indonesia menjadi perhatian utama. Program kami tidak hanya mendorong pengurangan emisi, tetapi juga sekaligus mengarahkan pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.

Heru menyebutkan saat ini sekitar 32 juta ha hutan bekas rusak telah menyebabkan emisi berlebihan, sehingga perlu dilakukan gerakan untuk perbaikan dan tidak merusak hutan baru.

Persoalannya, hutan-hutan yang sudah rusak itu semakin rusak akibat tingginya permintaan untuk perkebunan sawit dan pembukaan lahan untuk perkebunan penghasil kertas. Dampaknya emisi sulit dibendung.

Data REDD+ menyebutkan Indonesia merupakan negara penghasil emisi karbon dioksida (CO2) terbesar ketiga di dunia, dengan sumber emisi terbesar dari sektor pertanian, kehutanan, dan tata guna lahan.

Sejak 2009, pemerintahan SBY berkomitmen menurunkan jumlah emisi 26%, dalam skenario business as usual atau 41% dengan bantuan internasional pada 2020.