Bisnis.com, JAKARTA --Usai mundur dari jabatan sebagai menteri agama, Suryadharma Ali kini dikabarkan menghadapi tuntutan untuk juga lengser dari posisi Ketua Umum PPP.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan bahwa di internal partainya muncul banyak desakan agar Suryadharma Ali segera mundur dari jabatan ketua umum.
Desakan itu muncul setelah tokoh bernama sapaan SDA ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dana haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya mendapatkan informasi dari majelis pertimbangan, majelis pakar, dan majelis syariat partai yang memang menghendaki ada hal seperti itu," tutur Romahurziy yang akrab disapa Romy ini, Selasa (10/6/2014).
Romy mengaku mendapatkan informasi dari majelis partai bahwa ada surat dari para kader yang meminta SDA untuk segera mundur agar lebih bisa fokus terhadap kasusnya.
"Surat yang masuk itu meminta pada pimpinan majelis untuk mengambil langkah-langkah," ujar Romy.
Dijelaskan Romy, desakan itu selanjutnya akan dirapatkan di internal PPP, yang kemudian hasilnya akan disampaikan langsung kepada SDA. Ketentuan itu, sambung Romy, juga telah diatur dalam AD/ART PPP.
Ia menegaskan, setiap kader PPP yang terlibat dalam kasus hukum tidak akan dispesialkan, meskipun hal itu menimpa ketua umum.
"Memang secara etis dipertanyakan kepada dirinya akan posisi formalnya. Tapi secara yuridis tidak ada perbedaan," sambung Romy.
Dalam AD/ART partai, kata Romy, seorang pengurus akan diberhentikan secara permanen hanya jika berstatus terpidana. Namun etika politik menuntut SDA segera bersikap terkait posisinya saat ini.
Romy pun menilai wajar banyak kader dan fungsionaris partai yang mendesak SDA untuk mundur. Sebab bagaimana pun mantan Menteri Agama itu adalah simbol dari PPP.
Kendati demikian Romy belum bersedia berkomentar terkait kemungkinan dilakukannya percepatan Muktamar PPP untuk memilih ketua umum yang baru.
"Saya berkonsentrasi dulu melihat perkembangan tuntutan yang berkembang. Kalau mengacu pada putusan musyarah kerja nasional PPP ke-III di Bogor, muktamar akan diselenggarakan selambat-lambatnya pada 9 Agustus," tutupnya.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
