INFLASI SUMATRA: Perlu Pengendalian Lebih Ketat

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyoroti pengendalian laju inflasi di Sumatra. Menurutnya, inflasi di Sumatra memerlukan pengendalian lebih ketat dibandingkan dengan Jawa.
Febrany D. A. Putri | 02 Juni 2014 12:24 WIB
Bahan pokok penyebab inflasi. Sumatra perlu pengendalian lebih ketat - JIBI

Bisnis.com, MEDAN--Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyoroti pengendalian laju inflasi di Sumatra. Menurutnya, inflasi di Sumatra memerlukan pengendalian lebih ketat dibandingkan dengan Jawa.

Laju inflasi pada Mei 2014 di beberapa kota IHK di Sumatra menunjukkan lonjakan. Suryamin mencatat, dari 23 kota IHK di Sumatra, sebanyak 16 kota mengalami inflasi.

Adapun, inflasi tertinggi di Sumatra terjadi di Pematang Siantar, Sumut 1,61%, sementara inflasi terendah terjadi di Bandar Lampung 0,04%. Namun, tujuh kota mengalami deflasi dengan deflasi tertinggi dialami Pangkal Pinang 1,27% dan terendah terjadi di Palembang 0,03%.

"Sumatra memang masih memerlukan pengendalian yang lebih daripada Jawa. Di Jawa relatif dekat distribusi per kabupaten dan kota sehingga laju inflasi relatif homogen. Di Sumatra lebih bervariasi," ujar Suryamin dalam paparannya, Senin (2/6/2014).

Suryamin berharap pertemuan yang dilakukan Bank Indonesia dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dari seluruh Indonesia dapat meredam potensi lonjakan inflasi, khususnya menjelang puasa dan Lebaran.

Khusus di Sumut, pada Mei 2014, mengalami inflasi 0,43%. Kenaikan laju inflasi tersebut dibandingkan dengan April 2014 disebabkan oleh peningkatan harga dua komoditas yakni wortel dan tomat.

Berdasarkan data BPS Sumut, pada bulan lalu, terjadi kenaikan harga wortel 80,03% dan tomat 60,44%. Selain itu, harga beberapa komoditas strategis lain juga meningkat seperti cabe merah naik 26,95%, bawang merah 29,76% dann kangkung 21,94%.

Tag : Inflasi
Editor : Ismail Fahmi

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top