Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meninggalkan aplikasi Google Map dan beralih pada peta yang dikeluarkan Badan Informasi Geospasial (BIG)/Bakorsurtanal untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Denny Juanda mengatakan pemanfaatan peta BIG akan dimulai pada sejumlah proyek infrastruktur Jabar mulai 2014 ini.
Jabar sendiri, menurutnya, sudah memiliki payung hukum berupa perda satu data yang sudah disahkan tahun lalu.
Menurutnya, pemakaian peta BIG dilatarbelakangi persoalan adanya perbedaan ketelitian dibandingkan memakai google map. Ke depan, Pemprov Jabar akan jauh lebih dimudahkan jika hendak menentukan titik-titik pembangunan infrastruktur.
“Kalau Pak Gubernur ingin membuat jalan tol, jalur kereta petanya tidak akan lagi pakai google, tapi BIG,” katanya pada bisnis, Minggu (1/6/2014).
Agar pemakaian peta BIG ini memiliki kekuatan hukum, Pemprov Jabar menurutnya akan segera menjalin nota kesepahaman dengan BIG dalam waktu dekat. Jika sudah dikukuhkan maka seluruh data spasial dan proyek-proyek nasional yang ada di Jabar akan memakai peta tersebut. “Ini menuju one map Indonesia,” ujarnya.
Pemakaian peta ini juga berlaku bagi proyek-proyek yang sudah berjalan seperti Bandara Kertajati, Tol Cisumdawu dan lain-lain. Menurutnya pemakaian peta untuk proyek yang sudah jalan disebut as build drawing. “Peta proyek lama tetap harus dimasukan menjadi satu peta di BIG ini,” katanya.
Denny mengatakan dari peta ini nantinya proyek yang sudah berjalan bisa terlihat sejumlah hambatan di lapangan. Dia menunjuk proyek Tol Cisumdawu yang di lapangan banyak kendala seperti konstruksi yang harus menembus terowongan. “Bandara, jalan tol, pelabuhan, tapi yang lebih menarik adalah proyek mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Penggunaan peta ini dibanding google map membuat para petugas di lapangan akan mudah mengkoreksi kesalahan. Dengan peta ini, titik-titik yang dikoreksi tinggal dimasukan dan diubah dalam satu peta tersebut. “Atau tinggal dilaporkan ke Bappeda dan Pusat Data dan Analisa Pembangunan,” katanya.
.jpg?w=300&h=221)
