Bisnis.com, SURABAYA - Polemik politik seputar Wali Kota Surabaya membuat PDI Perjuangan mengambil sikap.
Dalam jumpa pers yang dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, partai berlambang banteng moncong putih mengeluarkan pernyataan resmi.
Pernyataan itu dibacakan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di hadapan awak media di ruang VIP Bandara Juanda, Sabtu (1/3/2014), disaksikan Megawati Soekarnoputri, Gubernur Jakarta Joko Widodo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana.
Berikut pernyataan lengkapnya:
Berkaitan dengan berbagai persoalan politik terkait dengan issue mundurnya Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 telah diadakan pertemuan antara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Tri Rismaharini. Pada pertemuan tersebut secara tegas Megawati Soekarnoputri melarang Tri Rismaharini untuk mengundurkan diri dan tetap bekerja untuk rakyat, dan melanjutkan program-program pemerintahan Kota Surabaya yang dinilai positif bagi warga Kota Surabaya.
2. DPP PDI Perjuangan menegaskan sikapnya untuk tetap memberikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana. Penetapan Whisnu Sakti Buana selain telah melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, juga ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pasangan Tri Rismaharini pada pemilu kepala daerah Kota Surabaya pada tahun 2010.
3. DPP PDI Perjangan menegaskan bahwa seluruh persoalan terkait dengan mundurnya Walikota Surabaya telah selesai secara musyawarah, dan Tri Rismaharini siap melaksanakan arahan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan untuk tidak mengundurkan diri dan tetap bekerja untuk rakyat. Adapun tugas Whisnu Sakti Buana sebagai wakil walikota adalah membantu walikota, dan melaksanakan seluruh garis kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Walikota Surabaya.
Pernyataan pers ini dibuat mengingat persoalan tersebut sudah dipolitisasi sedemikian rupa, dan semakin menegaskan adanya pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memecah belah PDI Perjuangan terkait dengan tahun politik 2014. DPP PDI Perjuangan mengharapkan agar etika politik dan tradisi politik yang berkeadaban benar-benar dibangun guna mengawal seluruh tahapan pemilu tahun 2014 agar Pemilu berjalan secara demokratis, jujur dan adil.
