Bisnis.com, PALEMBANG - Pemerintah Singapura lebay. Polemik KRI Usan-Harun kian diperuncing dengan melanarhg KRI itu dilarang melintasi perairan mereka. Kinibanyak orang pun mengungkapkan ketidaksukaan terhadap Singapura.
Salah satu peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, misalnya, menilai Singapura berlebihan melarang kapal perang Indonesia KRI Usman-Harun berlayar di perairannya.
"Kalau benar Singapura melarang KRI Usman-Harun berlayar di perairan Singapura maka kapal perang Singapura juga tidak boleh berlayar di wilayah perairan Indonesia," katanya melalui siaran pers Media Center Pramono Edhie Wibowo yang diterima Antara di Palembang, Rabu (19/2/2014).
Pernyataan itu diungkapkan Pramono menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen dalam sebuah sesi sidang parlemen, Selasa (18/2/2014) siang, yang mengatakan negaranya melarang kapal perang Indonesia itu memasuki teritorinya, termasuk pelabuhan dan pusat pangkalan angkatan laut.
Larangan itu mengemuka terkait penggunaan nama Usman-Harun yang dapat membuka luka lama Singapura dan tidak ditanggapinya keinginan Singapura yang meminta Pemerintah Indonesia mengubah penamaan KRI dengan dua tokoh pahlawan itu.
Menurut Pramono sikap pemerintah sudah tepat, Singapura tidak berhak mengatur Indonesia dalam pemberian nama KRI.
"Penamaan KRI tersebut adalah bentuk penghormatan Indonesia kepada pahlawan yang diabadikan dalam penamaan objek tertentu yang tidak boleh diintervensi oleh negara lain," ujarnya.
Penamaan KRI Usman-Harun sudah sesuai prosedur dan merupakan hak Indonesia sebagai pemilik kapal, kata Pramono Edhie.
Menurut dia, Singapura akan rugi sendiri kalau peraturan tersebut diberlakukan karena lautnya kecil. Selama 33 tahun berkarir di TNI, kata Pramono, sepanjang pengetahuannya jarang sekali kapal perang Indonesia mengarungi wilayah laut Singapura, justru kapal perang Singapura yang sering memasuki wilayah laut Indonesia.
"Singapura jangan terus melakukan provokasi dan sikap berlebihan terkait penamaan KRI Usman-Harun, karena dapat mempengaruhi hubungan baik kedua negara bertetangga yang selama ini telah terjalin erat," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.
