Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Beni K Harman dan Dimyati Natakusumah Diusulkan Jadi Calon Hakim Konstitusi

Newswire
Newswire - Bisnis.com 18 Februari 2014  |  17:23 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA -Wacana yang sempat muncul bahwa Mahkamah Konstitusi harus bebas dari kalangan parpol nampaknya hanya menjadi isapan jempol.

Terkait dua jabatan hakim konstitusi yang kosong, muncul usulan agar dua anggota DPR dari dua parpol berbeda dijadikan calon hakim konstitusi.

Keduanya diusulkan mengisi jabatan hakim konstitusi yang lowong, setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar mundur dan hakim konstitusi Harjono memasuki masa pensiun.

Dua anggota DPR tersebut adalah Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat serta Dimyati Natakusumah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

"Pak Benny layak untuk diusulkan sebagai calon hakim konstitusi. Dia doktor di bidang hukum dan memiliki pengalaman di Komisi II DPR RI. Pak Benny juga memiliki wawasan yang luas soal ketatanegeraan," kata anggota FPD DPR RI, Harry Witjaksono di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR dari FPD, Benny K Harman menyatakan kesiapannya untuk diusulkan sebagai calon hakim konstitusi.

"Saya memang punya keahlian di situ. Jadi, saya siap bila direkomendasikan oleh partai untuk mengikuti proses seleksi di Komisi III DPR. Jangan kita sok merasa bisa, yang penting bisa merasa," tegas Benny.

Selain nama Benny K Harman, juga disebut-sebut nama Dimyati Natakusumah dari FPPP yang akan diusulkan sebagai calon hakim konstitusi.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy menjelaskan, Komisi III DPR menargetkan, posisi dua hakim konstitusi yang lowong sudah terisi sebelum penyelenggaraan pemilu legislatif pada 9 April 2014.

"Posisi hakim konstitusi ini mendesak untuk diisi untuk menjaga keberlangsungan negara dalam hal pemilu yang lebih demokratis," ujar Tjatur.

Menurut Tjatur, untuk seleksi calon hakim konstitusi tidak akan dibentuk panel ahli, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. (Antara)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah konstitusi hakim konstitusi
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top