Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diimbau menegur Kapolri Jenderal Pol. Sutarman, menyusul rencana Polri akan membeli sejumlah peralatan berat dari Korea Selatan senilai US$64 juta (sekitar Rp 640 miliar).
Padahal selama ini Presiden SBY selalu menghimbauTNI dan Polri harus mengutamakan pembelian peralatan beratnya dari dalam negeri.
Neta S. Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), menilai PT Pindad sudah mumpuni dalam memproduksi alat-alat berat, seperti panser, kendaraan taktis, dan
kendaraan tempur lainnya. TNI sendiri sudah memfokuskan pengadaan peralatan beratnya kepada PT Pindad. Namun, kenapa Polri masih fokus keluar negeri dan tidak mengindahkan imbauan Presiden SBY.
Pada 2014 ini Polri akan memborong peralatan berat sebanyak empat paket, yang merupakan bagian dari enam paket kredit ekspor (KE).
Keempat paket itu terdiri dari Pengadaan Kendaraan Taktis (Rantis) senilai Rp340 miliar, Pengadaan APC Multi Fungsi senilai Rp100 miliar, Pengadaan Peralatan Brimob senilai Rp100 miliar, dan Pengadaan Armoured Water Cannon (AWC) Rp100 miliar.
"Yang disayangkan semua peralatan berat itu akan dibeli dari Korea Selatan," papar Neta dalam keterangan pers, Kamis (9/1/2013).
Ironisnya, sambung dia, proses tender pengadaan peralatan berat itu tergolong janggal. Sebab dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru di mana secara
internasional menjadi hari libur panjang. Pendaftaran lelang sendiri ditutup pada 6 Januari 2014.
Proses yang tidak transparan ini dikhawatirkan merupakan permainan mafia proyek. Sebab beredar isu bahwa proyek pengadaan itu sudah dikuasai pihak tertentu. Pengadaan APC Multi Fungsi misalnya dikuasai wanita pengusaha El, pengadaan AWC oleh S, dan Rantis oleh R.
IPW mengimbau, Presiden SBY menegur Kapolri dan segera membatalkan proses tender proyek tersebut serta mengarahkan pengadaannya ke produk dalam negeri, seperti ke PT Pindad.
Selama ini, kata Neta, proyek-proyek KE cenderung bermasalah, tapi tidak ada evaluasi yang menyeluruh, sehingga selalu berulang dan bermasalah.
IPW menilai berbagai ketidakbecusan itu harus dihentikan agar dana Polri yang minim bisa benar-benar dimanfaatkan dan tepat guna.
