Bisnis.com, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia menerima 199 laporan masyarakat terkait pengaduan masyarakat atas seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah diumumkan baru-baru ini, turun 30% dibandingkan pengaduan tahun lalu sekitar 295 laporan.
Petrus Beda Peduli, anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan mengatakan penurunan pengaduan atas proses seleksi CPNS tersebut dikarenakan terobosam yang dilakukan oleh pemerintah untuk memusatkan proses penyeleksian CPNS di kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.
“Sehingga tidak ada lagi namanya jual beli soal, dan hasil yang tidak transparan,”ucapnya di Jakarta, Selasa (31/12/2013).
Berdasarkan catatan Ombudsman, pengadua yang diterima dikategorikan menjadi 3 bentuk penyimpangan yaitu penyimpangan prosedur 27,1%, tidak transparan 19,6%, dan permintaan barang dan jasa atau pungli 14,1%.
Adapaun jika dilihat dari proses seleksinya, laporan terbanyak mempersoalkan saat seleksi administrasi sebesar 32,7%, pendaftaran awal 30,2%, dan pelaksanaan tes 18,6%.
“Dan yang paling banyak diadukan adalah penyelenggaraan CPNS di tingkat pemerintahan kota/kabupaten yaitu 61,8%,”imbuhnya.
Walaupun begitu, dirinya berpendapat penyempuranaan masih harus dilakukan di tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan proses pelayanan publik yang adil dan transparan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
