Bisnis.com, DENPASAR--Majelis Utama Desa Pakraman Bali diberikan mandat membentuk Dewan Lembaga Perkreditan Desa untuk menjaga eksistensi 1.421 LPD se-Bali yang saat ini mengelola dana lebih dari Rp10,5 triliun.
Mandat tersebut diberikan melalui Pasamuan Agung V Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali yang diikuti utusan Majelis Alitan dan Majelis Madya serta perwakilan bendesa se-Bali, Sabtu (21/12/2013).
Pertemuan agung itu digelar untuk membahas keberadaan lembaga perkreditan desa (LPD) pascaterbitnya UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM).
Ketua Panitia Pasamuhan Agung V MDP Ketut Sumarta mengatakan hasil pasamuan itu sangat penting sebagai langkah awal membangun kesepahaman antarkomponen lembaga desa adat di Bali.
Terlebih, UU LKM yang akan resmi berlaku per 1 Januari 2014 mendatang mengukuhkan LPD dan Lumbung Pitih Nagari telah diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. LPD di Bali sangat eksis di tengah pesatnya perkembangan perbankan.
“Karena LPD diakui secara tegas oleh negara dan diatur oleh hukum adat, maka konsekuensinya adalah LPD sebagai milik desa adat perlu diatur dalam awig-awig [peraturan adat],” katanya.
MDP Bali melalui pasamuan menugaskan MUDP Bali menetapkan aturan tentang LPD ini menjadi aturan adat, maka perlu dibentuk dewan LPD yang akan melengkapi organisasi dengan badan pengelola, badan pengawas serta badan penjamin. Selanjutnya MUDP akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Pemda se-Bali.
"Kita akan melakukan koordinasi dengan pihak pemprov, pemkot, dan pemkab se -Bali, untuk membicarakan bagaimana status hukum yang ada sebelumnya yakni perda, pergub dan perbupsetelah adanya UU LKM," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
