Bisnis.com, BADUNG – WTO juga diminta mengeliminasi kampanye negatif terhadap komoditas minyak sawit dan produk turunannya serta membuka akses pasar bagi produk tersebut di negara maju.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Surahman Hidayat mengatakan dalam konferensi itu delegasi Indonesia yang dimpimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie, WTO didesak untuk mempertimbangkan aspek ketahanan pangan dan implikasi perdagangan bebas terhadap petani tradisional.
Termasuk soal bisnis kelapa sawit yang ini tengah mendapat serangan gencar berupa kampanye negatif sawit.
“Ini kami perjuangkan karena tanaman sawit diproduksi secara tradisional dan menyerap lapangan kerja dalam jumla besar,” katanya, Kamis (5/12/2013).
Menurut Surahman dalam pandangan DPR RI perdagangan internasional dalam kerangka multilateral memang diperlukan, sepanjang komoditas yang diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan.
Selain kerja sama multilateral, kata Surahman, kerjasama bilateral, regional, dan plurilateral masih perlu pula untuk dikembangkan. Dalam praktiknya, kerjasama perdagangan nonmultilateral dapat lebih fleksibel dan memberi ruang bagi negara berkembang untuk menyuarakan kepentingannya.
“Selain itu, perdagangan internasional harus dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip open and fair trade dan mutual respect,” ujarnya.
Anggota BKSAP Nurhayati Ali Assegaf mengatakan PCWTO telah melakukan sejumlah sesi diskusi dengan berbagai tema. Kesimpulan yang disampaikan di antaranya ketentuan WTO diimplementasikan sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia.
“Kompetisi dan rivalitas yang timbul dari mekanisme perdagangan bebas harus dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahtaeraan masyarakat,” katanya.
Para delegasi, sambung Nurhayati, menginginkan peran parlemen bukan hanya dalam proses akuntabilitas diplomasi, tetapi juga bisa memberikan solusi sehingga demokrasi dalam sistem perdagangan internasional juga harus ditegakkan.
