Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pintu Kecurangan Pemilu Diawali dari DPT

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Gerindra) menyampaikan, pintu terjadinya kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diawali dari persoalan tidak maksimalnya Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Ismail Fahmi
Ismail Fahmi - Bisnis.com 21 November 2013  |  12:18 WIB
Pintu Kecurangan Pemilu Diawali dari DPT
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, MAMUJU--Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Gerindra) menyampaikan, pintu terjadinya kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diawali dari persoalan tidak maksimalnya Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Persoalan DPT menjadi masalah musiman setiap Pemilu berlangsung. Saat ini kembali terulang dengan buruknya validasi DPT Pemilu. Ini yang mesti kita waspadai karena kecurangan terjadi akibat DPT amburadul," kata Wakil Sekjen DPP Gerindra, Haris Bobihoe di Mamuju, Kamis (21/11/2013)

Menurutnya, persoalan DPT harus dikawal dengan baik karena berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan Pemilu.

"Kami intruksikan agar semua caleg Gerindra mulai dari pusat hingga daerah untuk mengawal persoalan DPT. Kegaduhan pada Pemilu 2009 juga akibat buruknya DPT," jelasnya.

Haris menyampaikan, para caleg juga diharapkan menguasai jumlah DPT setiap daerahnya sehingga pengawasan dilakukan secara maksimal.

"Caleg mutlak mengetahui jumlah DPT di dapilnya. Dengan begitu, bentuk pengawasan bisa dimaksimalkan," jelasnya.

Salah satu upaya Gerindra untuk mengawal DPT, kata dia, dengan membangun komunikasi dengan Bawaslu serta KPU untuk terus menerus membenahi DPT yang invalid.

"Kami menemukan ada warga yang meninggal masuk dalam DPT dan berbagai persoalan lainnya. Makanya, penyelenggara harus bekerja maksimal sehingga warga tidak kehilangan hak konstitusionalnya," ucapnya.

Selain itu kata dia, caleg yang diusung Gerindra juga diharapkan melakukan pengawasan setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menghadirkan saksi-saksi serta melakukan mobilisasi simpatisan ke tempat pemungutan suara.

"Paling tidak ada 15 simpatisan ke TPS. Ini dilakukan untuk mengawasi proses penghitungan suara," jelasnya. (Antara)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kisruh DPT Pemilu 2014

Sumber : Newswires

Editor : Ismail Fahmi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top