Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah daerah, terutama metropolitan, meminta dukungan pemerintah pusat dalam pembiayaan pengembangan transportasi publik.
Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengatakan pengembangan transportasi publik menjadi keniscayaan bagi sebuah metropolitan yang kebanyakan tersandera masalah kemacetan. Namun, pengembangan transportasi oleh pemda sering terhambat oleh kebutuhan investasi yang besar.
Dia menyampaikan Pemprov Bali membutuhkan dukungan dana sebesar Rp60,3 miliar pada 2014 untuk pengembangan transportasi publik. Adapun pada 2015, kebutuhannya lebih kecil, yaitu Rp54,6 miliar.
"Pengembangan transportasi publik di Bali memang tidak gampang karena banyaknya angkutan sewa dan supir taksi yang kemungkinan tidak mendukung," katanya dalam acara Lokakarya Pengembangan Transportasi Perkotaan, Rabu (20/11/2013).
Senada dengan Gubernur Bali, Walikota Surabaya Tri Risma Harini juga menyampaikan hal sama. Hanya saja, kebutuhan investasi pengembangan transportasi publiknya lebih besar, mencapai Rp6,42 triliun pada 2014 sampai 2016.
Namun, lanjutnya, Pemkot Surabaya hanya mampu menyediakan pembiayaan sebesar Rp2,74 triliun sehingga masih terdapat gap sebesar Rp3,68 triliun yang diharapkan bisa dipenuhi oleh pihak swasta.
"Kami berharap pusat bisa membantu kami, bagaimana agar banyak swasta yang mau mengisi gapnya ini," katanya.
Agak berbeda dengan DKI Jakarta, Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Pemprov DKI Sarwo Handayani mengharapkan pemerintah pusat menghapuskan kewajiban perpajakan terhadap impor kendaraan untuk transportasi umum.
Hal ini, lanjutnya, bertujuan untuk menarik minat swasta untuk ikut berperan dalam pengembangan transportasi publik.
