Bisnis.com, JAKARTA--Indonesia Corruption Wacth menengarai dana bantuan soal (Bansos) rawan dipolitisasi untuk membiayai program-program populis jangka pendek untuk memenangkan pemilu.
Peneliti ICW Abdullah Dahlan mengungkapkan dana bansos paling mudah disalurkan.
“Di beberapa daerah, hanya tergantung momentum,” ujarnya sebagaimana dikutip situs ICW, Selasa (19/11/2013)
Abdullah menjelaksan belajar dari beberapa kasus pilkada, korupsi yang terungkap akhir-akhir ini melibatkan politisi yang memakai APBN sebagai modal.
Bansos, lanjutnya, makin rawan dipolitisasi mengingat banyak menteri yang sekaligus petinggi partai politik. “Bahkan, banyak menteri akan nyaleg atau ikut konvensi calon presiden."
Menurut Abdullah, Bansos lekat dengan program yang bersifat populis. Hal ini tidak lepas dari tujuan penggunaan bansos yang memang populis, yaitu: rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
“Sifat belanja Bansos yang populis ini banyak disalahgunakan dengan mengatasnamakan program pribadi atau kelompok, baik langsung ataupun tidak langsung,” jelasnya.
Ia mencontohkan dalam pemberian Bansos ada atribut identik dengan partai tertentu sehingga masyarakat bias. “Cara lainnya, diberikan ke basis pendukung partai atau dibarengkan dengan kegiatan partai.”
Setidaknya, menurut Abdullah, ada dua tujuan politisasi bansos.
Pertama, untuk membangun popularitas dengan program-program populis yang disebarkan pada kelompok strategis yang punya basis massa besar. “Misalnya, Kementerian Pertanian dengan program peningkatan sarana pertanian. Pengadaan alat pertaniannya saja dananya Rp 3 triliun.”
Kedua, untuk modal politik. “Kuat dugaan kita, kebijakan bansos dikonsolidasikan untuk modal pemenangan politik.”
