Bisnis.com, SEMARANG--Sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) di wilayah provinsi Jawa Tengah dinilai tidak efisien sehingga butuh revitalisasi guna mengoptimalkan perannya sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku telah menyiapkan pertemuan bersama profesional bidang keuangan, manajemen, perundangan serta ahli otonomi daerah untuk menentukan langkah dan penilaian terhadap kinerja sejumlah perusahaan daerah itu.
"Kami sedang pikirkan berapa kira-kira anggaran, secara administrasi sedang dimintakan kepada Sekda untuk menyiapkan detail drafnya," katanya, Rabu (14/11/2013).
Tim revitalisasi itu menargetkan penyusunan materi penilaian kinerja usaha akhir tahun ini rampung, sehingga pada 2014 pemprov menyiapkan langkah lebih serius untuk kelanjutan perusahaan yang bersangkutan.
BUMD milik Pemprov Jateng saat ini meliputi PT Pekan Raya Promosi Pembangunan Jateng (PRPP), PT Bank Jateng, Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK), Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma.
Selain itu masih ada Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) dan PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) yang menunggu pengesahan raperda menjadi perusahaan sendiri.
Melalui pembentukan tim revitalisasi BUMD, pemprov Jateng berargumen dapat mengetahui mana perusda yang harus diberi suntikan anggaran, review ulang, akuisisi hingga likuidasi.
"Kalau bisa dioptimalkan selanjutnya Perusda atau BUMD yang sehat didorong meningkatkan PAD sehingga dapat digunakan untuk menggenjot perbaikan infrastruktur Jawa Tengah yang mendesak," katanya.
PT PRPP disebut-sebut sebagai salah satu BUMD yang akan dilikuidasi karena terus mengalami kerugian.
Direktur Utama PT PRPP Jateng Titah Listyorini mengakui BUMD ini belum bisa menyumbang PAD dan masih membukukan rugi kumulatif Rp6,9 miliar dan harus diselesaikan terlebih dahulu.
"Rugi kumulatif itu kerugian yang dicatat PT PRPP mulai berdiri hingga sekarang dan sebagian besar karena adanya biaya penyusutan aset," ujarnya.
Kendati belum bisa menyumbang PAD Jateng tiap tahun, Titah menyebutkan sejak 2011 telah mampu mencatat laba dari berbagai kegiatanmencapai Rp106 juta dari target PAD tiap tahun Rp200 juta.
Untuk mengurangi kerugian kumulatif tersebut PT PRPP akan berupaya meningkatkan pendapatan dan melakukan efisiensi biaya. Titah menolak jika PRPP dikatakan sekarat dan menyayangkan kemungkinan rencana dilikuidasi oleh Pemprov Jateng.
