Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR AS Batalkan Pemungutan Suara Terkait Kebijakan Fiskal

DPR Amerika Serikat membatalkan pemungutan suara tadi malam waktu setempat (15/10/2013) atau dini hari waktu Indonesia (16/10/2013) terkait program fiskal yang nyaris tidak masuk dalam persyaratan awal sebagaimana diminta anggota Partai Republik untuk mengakhiri penutupan kantor pemerintahan dan penaikan batas utang.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA— DPR Amerika Serikat membatalkan pemungutan suara tadi malam waktu setempat (15/10/2013) atau dini hari waktu Indonesia (16/10/2013) terkait program fiskal yang nyaris tidak masuk dalam persyaratan awal sebagaimana diminta anggota Partai Republik untuk mengakhiri penutupan kantor pemerintahan dan penaikan batas utang.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua Komisi Perundang-undangan DPR AS Pete Sessions.

Seperti diketahui sebelumnya Ketua DPR AS John Boehner sebelumnya mengajukan penawaran pada menit terakhir untuk mempengaruhi hasil perdebatan sengit tersebut, sebelum otoritas pinjaman negara itu berakhir pada 17 Oktober 2013. '

Setelah para petinggi Republik berupaya mendapatkan dukungan untuk ide terakhir itu , Komisi Perundang-undangan AS menunda pertemuan pada larut malam tersebut  yang merupakan langkah pertama sebelum legislasi itu disepakati.

“Kami akan bersiap besok untuk membuat sejumlah keputusan, ” ujar Sessions kepada wartawan sebagaimana dikutip Bloomberg, Rabu (16/10/2013).

Tidak seperti legislasi anggaran pengganti sebelumnya, rancangan undang-undang DPR tersebut tidak akan mengalami perubahan penting terhadap Undang-undang Kesehatan 2010. Selain itu tidak akan ada pengurangan atas program yang sudah diatur Undang-undang yang diupayakan pihak Partai Republik untuk dimasukkan untuk peningkatan batas utang.

DPR memiliki mayoritas kursi 232 (Republikan) berbanding 200, dan mereka membutuhkan tambahan dukungan minimal 15 suara untuk program itu. Pemimpin Demokrat Nancy Pelosi dari Kalifornia mengatakan usulan itu itu merupakan jalan menuju gagal bayar utang dan mendesak Boehner untuk mendukung kesepakatan dua partai itu di tingkat Senat. (ltc)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper