Bisnis.com, JAKARTA – Tepilihnya Rizal Ramli sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia tandingan dalam Rapat Pimpinan Nasional di Bali, Sabtu (28/9/2013) tidak mempengaruhi legitimasi Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Suryo Bambang Sulisto.
Haryadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Kadin, mengatakan Suryo Bambang Sulisto tetap menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Pihaknya pun akan terus melakukan berbagai pelayanan terhadap dunia usaha dan tidak terpengaruh dengan dinamika yang terjadi pada Kadin tandingan.
“Kadin yang di bawah kepemimpinan pak Suryo Bambang Sulisto akan tetap jalan, mulai dari advokasi, pembahasan mengenai berbagai peraturan perekonomian, dan lainnya,” katanya ketika dihubungi Bisnis, Senin (29/9/2013).
Menurut dia, Kadin sendiri sebetulnya tetap berada dalam kondisi yang normal dan terkendali. Perselisihan yang terjadi sehingga menyebabkan munculnya Kadin tandingan berawal dari persoalan pribadi.
“Tidak pernah sebelumnya Kadin terjadi dua kepemimpinan seperti ini. Bila pun ada ketidakpuasan biasanya akan diselesaikan secara baik-baik,” ucapnya.
Sebelumnya, Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Suryo Bambang Sulisto telah memecat sembilan Ketua Kadin Daerah dan Ketua Dewan Pertimbangan Oesman Sapta Odang.
Pemecatan itu diambil atas permintaan 24 Ketua Kadin Daerah menyusul digelarnya Musdalub Kadin Indonesia di Pontianak yang antara lain dimotori oleh Oesman Sapta.
Hal tersebut memunculkan perpecahan di tubuh Kadin. Osman Sapta membentuk Kadin tandingan yang kemudian menggelar rapat pimpinan nasional di Bali.
Rapimnas tersebut memilih Rizal Ramli sebagai ketua umum sementara (caretaker) Kadin yang bertugas menyiapkan Munas VII yang rencananya digelar di Jakarta, pertengahan Oktober mendatang.
Rapimnas tersebut juga sepakat memilih Setiwan Djodi sebagai Ketua Dewan Pembina Kadin, dan Oesman Sapta Odang selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.
Rizal Ramli dikenal sebagai tokoh politik dan ekonomi Indonesia. Pria kelahiran Sumatra Barat 10 Desember 1954 ini pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan Kabinet Persatuan Nasional di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
