Bisnis.com, JAKARTA--Badan Kehormatan (BK) DPR akan membahas apakah ada pelanggaran etika atau tidak terkait 15 anggota DPR yang diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut memudahkan pencairan dana proyek Hambalang.
"Badan Kehormatan DPR sudah mengagendakan pembahasan masalah 15 anggota DPR yang oleh BPK diduga sebagai pihak yang memudahkan pencairan dana proyek Hambalang. Kalau saya tidak salah, besok (Rabu, 28/8)," ujar Ketua BK DPR, Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Selasa (27/8/2013).
Menurut politisi PDIP tersebut, semua hasil pembahasan BK akan diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diproses lebih lanjut.
Dari hasil penelusuran wartawan Gedung Parlemen terhadap 560 anggota DPR, ke-15 inisial nama anggota Banggar itu diduga adalah: MNS (Mahyuddin NS), RCA (Rully Chairul Azwar), HA (Herry Ahmadi), AHN (Abdul Hakam Naja), APPS (Angelina Patricia Pingkan Sondakh), WK (Wayan Koster), KM (Kahar Muzakir), dan MI (Mardiana Idraswari). Selain itu terdapat inisial JA (Juhaidi Alie), UA (Utut Adianto), EHP (Eko Hendro Purnomo), MY (Mahmud Yunus), MHD (Muhammad Hanif Dakhiri), dan HLS (Herry Lontung Siregar).
Sesuai aturan, BK akan meneliti terlebihi dahulu kasusnya. Kalau nantinya terbukti ada pelanggaran pidana maka nama-nama tersebut akan diserahkan ke penegak hukum. Akan tetapi, kalau terjadi pelanggaran etika maka BK akan menjatuhkan sanksi sesuai kewenangannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
