Bisnis.com, BERLIN - Jerman pada hari Jumat (17/8/2013) menyatakan akan mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Mesir, negara yang saat ini diwarnai kekerasan. Bersama Prancis, Jerman juga mendesak Eropa untuk membahas tindakan pemusnahan berdarah yang dialami oleh para pendukung presiden Islamis yang digulingkan, Mohamed Morsi.
Kepala hubungan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton juga mendesak kelompok beranggotakan 28 negara itu untuk menyepakati "langkah-langkah sepantasnya" dalam menyikapi kekerasan di Mesir itu.
Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande telah mengangkat masalah tentang perlunya Uni Eropa memikirkan kembali hubungannya dengan pihak berwenang Mesir di saat 12 orang lainnya tewas dalam kekerasan berikutnya yang muncul hari Jumat.
Kedua pemimpin –setelah melakukan pembicaraan lewat telepon-- mendesak Uni Eropa untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri luar negeri pekan depan "untuk meninjau kembali kerja sama antara Uni Eropa dan Mesir, dan untuk menyatakan sikap bersama".
Hollande juga membahas masalah Mesir melalui telepon dengan Perdana Menteri Italia Enrico Letta. Dia dijadwalkan melakukan pembicaraan serupa pada hari Jumat dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron.
Mesir telah dihujani kecaman dari dunia internasional setelah sekira 600 orang terbunuh dalam bentrokan hari Rabu, yaitu ketika polisi menghancurkan kemah-kemah unjuk rasa pendukung Morsi --menjadikan Rabu itu sebagai hari paling berdarah di Mesir dalam beberapa puluh tahun terakhir ini.
Pemerintahan yang dibentuk oleh militer, menyusul penggulingan terhadap Morsi pada 3 Juli 2013, itu telah menerapkan status negara dalam keadaan darurat serta memberlakukan jam malam.
Kantor kanselir Merkel mengatakan bahwa dalam pembicaraannya di telepon dengan Hollande, kanselir menjelaskan bahwa pemerintah Jerman, terkait dengan perkembangan situasi terakhir, akan meninjau kembali hubungannya dengan Mesir.
Kanselir Merkel dan Presiden Hollande secara luas sepakat bahwa Uni Eropa juga perlu meninjau kembali hubungan dengan Mesir. Kedua pemimpin sama-sama menyatakan keprihatinan mendalam dan kekhawatiran melihat demikian tingginya korban tewas dan luka-luka dan akan terus secara erat mengkoordinasikan reaksi mereka terhadap kekacauan di negara Afrika utara itu.
"Mereka sepakat bahwa pertumpahan darah yang lebih jauh harus dihindari dan mendesak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan kekerasan lebih jauh," kata pernyataan kantor itu.
Hollande dan Merkel juga mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah pembicaraan yang mereka lakukan lewat telepon bahwa "Mesir harus sesegera mungkin kembali ke jalan kehidupan demokratis".
Uni Eropa sebelumnya mengatakan para pejabat tinggi dari negara-negara anggotanya akan melakukan pertemuan untuk membahas krisis di Mesir.
Pertemuan itu akan mengkaji situasi di Mesir menjelang kemungkinan pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa, demikian diumunkan kantor Ashton melalui Twitter. "Jumlah korban meninggal dan luka-luka sangat mengerikan," kata Ashton dalam sebuah pernyataan.
"Saya telah meminta perwakilan negara-negara anggota untuk melakukan pembahasan dan mengkoordinasikan langkah-langkah yang selayaknya harus diambil dalam menyikapi situasi di Mesir." Pertemuan berikutnya para menteri luar negeri UE dijadwalkan berlangsung di ibukota Lithuania, Vilnius, pada 6 dan 7 September 2013.
Namun, perkembangan yang terjadi di Mesir tampaknya membuat pertemuan itu akan diselenggarakan lebih cepat sementara Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius pada hari Jumat memperingatkan tentang "situasi yang sangat, sangat mengkhawatirkan" untuk seluruh kawasan. "Mesir tentunya merupakan negara yang sangat genting di dunia Arab," katanya melalui radio RTL.
Juru bicara Merkel, Steffen Seibert, sebelumnya telah memperingatkan bahwa "kepemimpinan politik dan militer Mesir beserta kepemimpinan Persaudaraan Muslim saat ini memiliki tanggung jawab besar" sementara peningkatan kekerasan "akan menjatuhkan Mesir kepada kekacauan kekerasan dan pembalasan terhadap kekerasan".
Kementerian luar negeri Spanyol juga memanggil diplomat tinggi kedutaan Mesir di Madrid pada Jumat, yang dikatakan dalam sebuah pernyataan, "Menghindari lebih banyak pertumpahan darah serta menghormati hak-hak asasi manusia semua warga negara merupakan prioritas pemerintahan peralihan."
Uni Eropa telah menjanjikan pinjaman dan hibah senilai lima miliar Euro (Rp51,9 triliun) bagi Mesir untuk periode tahun 2012-2013 dan mengatakan --tak lama setelah Morsi digulingkan-- bahwa pemberian bantuan itu akan "dikaji secara terus menerus" dengan melihat perkembangan situasi di negara tersebut.
