BISNIS.COM, MANILA—Asian Development Bank (ADB) meniliai negara-negara Asia Pasifik perlu menaikkan belanja untuk perlindungan sosial di tengah lebarnya kesenjangan pendapatan.
Berdasarkan laporan ADB yang dirilis pada Rabu (3/7/2013), di antara 35 negara di kawasan Asia Pasifik, hanya Jepang, Korea Selatan, Mongolia dan Uzbekistan yang telah melakukan belanja perlindungan sosial secara adil, paling tidak 8% dari total produk domestik bruto (PDB) per kapita.
Sementara itu, belanja perlindungan di negara-negara berpendapatan menengah—seperti Armenia, Fiji, India, Indonesia, Pakistan, Filipina, dan Samoa—masih di bawah 3% dari total PDB per kapita.
Laporan yang menggunakan data 2009 tersebut juga mengungkapkan fakta bahwa sebagian besar belanja perlindungan sosial di Asia Pasifik mencakup asuransi dan dana pensiun. Hanya sebagian pemerintah di kawasan tersebut yang memfokuskan diri pada bidang tenaga kerja.
“Pemerintah [negara-negara Asia Pasifik] kurang membelanjakan anggaran untuk perlindungan sosial. Ini adalah sebuah masalah karena terdapat pelebaran kesenjangan di kawasan tersebut,” ujar Bartlet Edes, Direktur Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Regional ADB.
Dalam sebuah wawancara di Manila, Edes juga mengatakan jumlah keuntungan dari pertumbuhan Asia yang pesat sangatlah besar. Namun, jika tidak didistribusikan dengan merata, hal tersebut akan melemahkan konstruksi sosial sehingga berpotensi memicu ketegangan sosial.
Menurut ADB, masalah yang dapat ditimbulkan akibat rendahnya belanja perlindungan sosial mencakup pengangguran, rendahnya tingkat kesehatan, dan bencana alam.
Edes mengatakan ada banyak kelompok yang paling rentan, termasuk perempuan dan para pekerja sektor informal, yang tidak dapat mengakses asuransi kerja dan kesehatan, tetapi juga tidak cukup miskin untuk memperoleh bantuan sosial seperti transfer tunai.
Dia menilai program perlindungan sosial pemerintah seharusnya diperluas untuk melindungi kelompok missing middle itu, karena mereka sangat rentan terjerumus dalam kemiskinan ketika terdapat guncangan ekonomi, lingkungan, atau kesehatan.
Perluasan area perlindungan sosial, menurut ADB, membutuhkan mobilisasi pendapatan tambahan publik yang dapat diperoleh dari pajak dan perbaikan manajemen belanja publik. Pemerintah juga harus meyakinkan perusahaan swasta untuk lebih berkontribusi dalam program asuransi sosial.
Lagipula, lanjut ADB, Asia Pasifik adalah kawasan yang sempurna untuk kegiatan investasi sistem pengamanan sosial karena pertumbuhan kawasan tersebut terus berada di level tinggi selama bertahun-tahun. (ADB/Wike D. Herlinda)
