Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PENDIDIKAN: Sekolah Negeri Diharamkan Tarik Pungutan TA Baru

BISNIS.COM, JAKARTA--Sekolah negeri dilarang keras melakukan pungutan sesuai  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

BISNIS.COM, JAKARTA--Sekolah negeri dilarang keras melakukan pungutan sesuai  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pemerintah sudah menginstruksikan pemerintah daerah menyiapkan sanksi bagi sekolah yang melakukan pelanggaran kebijakan tersebut.

Staf Khsusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Komunikasi dan Media, Sukemi mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang sekolah negeri melakukan pungutan yang memberatkan siswa.

"Kami meminta Dinas Pendidikan mengawasi dan menindak sekolah negeri yang melakukan pungutan menjelang memasuki tahun ajaran baru," kata Staf Khusus Mendikbud bidang Komunikasi dan Media, Sukemi  keapda Antara di Pangkalpinang, Sabtu (8/6/2013).

Ia menegaskan hal itu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

"Sekolah milik pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasional dari peserta didik, orang tua atau walinya," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pendidikan ada tiga jenis biaya yaitu biaya operasional yang sudah ditutupi Biaya Operasional Sekolah (BOS), biaya personal merupakan tanggung jawab siswa dan orang tua dan biaya investasi.

"Biaya investasi menjadi tanggung jawab pemerintah, misalnya biaya untuk pembangunan perpustakaan dan rehab gedung sekolah. Karena itu sekolah negeri dilarang melakukan pungutan," ujarnya.

Ia mengatakan, terkait otonomi daerah pengawasan dan sanksi bagi sekolah yang melakukan pungutan dilakukan penilik sekolah atau instansi yang terkait di kabupaten/kota.

"Kami tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada sekolah yang melanggar peraturan ini," ujarnya.

Untuk itu pihaknya mengharapkan pemerintah daerah melalui dinas terkait memperketat pengawasan dan mempersiapkan sanksi administrasi yang menimbulkan efek jera bagi sekolah negeri yang melakukan pungutan.

"Kami hanya sebatas mengimbau, sementara pengawasan dan tindakan merupakan kewenangan kabupaten/kota terkait otonomi daerah," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper