BISNIS.COM, JAKARTA--Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta rawan untuk dikorupsi.
Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan dana APBD Jakarta yang sampai triliunan Rupiah tersebut dimasuki oleh banyak dinas, sehinga perubahannya harus selalu dipantau.
"Dalam APBD perubahannya harus kita lihat seperti apa, karena uang yang besar ini dimasuki dinas dan potensi fraud ada disana," ujar Mardiasmo usai menghadiri acara koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi, Senin (27/5/2013).
Mardiasmo memaparkan dalam APBD tahun lalu (2012) terdapat tiga permasalahan yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyimpanan dalam penggunaan anggaran.
Pertama, BPKP menemukan adanya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak mengajukan usulan anggaran, tetapi tetap mendapat jatah. "Ada juga yang usul, kemudian dapatnya berlebihan."
Permasalahan kedua, katanya, pengadaan barang dan jasa dengan harga satuan barang yang ada di Jakarta tidak diperbarui. Akibatnya harga pokok satuan yang sering digunakan dalam lelang tidak sesuai dengan harga pasar.
Sementara itu, permasalahan terakhir yaitu pelayanan publik yang belum optimal. Kurangnya tenaga profesional dan keterbukaan informasi menjadi kendala dalam melayani masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menawarkan sebuah sistem untuk membantu pencegahan korupsi di Pemprov DKI.
Adapun, sistem tersebut ialah memberi akses KPK untuk bisa memantau angaran keluar atau masuk ke pemprov. Menurut Bambang prinsip dari penindakan korupsi ialah mengikuti jejak uangnya atau follow the money. "Melalui sistem semacam ini, diharapkan Pemprov DKI bisa menjadi proyek percontohan."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
