BISNIS.COM, JAKARTA--Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menunda pertemuan tatap muka dengan para kandidat Kapolri selama 1-2 minggu.
Pertemuan tersebut sebelumnya direncanakan pada pekan ini untuk berdiskusi antara kandidat dengan Kompolnas dalam pengembangan Polri ke depan.
“Pertemuan tatap muka dengan para Pati Senior Polri untuk sementara ditunda, karena ada beberapa sebab [salah satunya] anggota kompolnas yang belum lengkap,” ungkap Komisioner Kompolnas M. Nasser kepada Bisnis, Selasa (7/5/2013).
Saat ini, kata Nasser, Menteri Politik Hukum dan Keamanan [Menkopolkam] Djoko Suyanto yang juga ketua sekaligus merangkap sebagai anggota Kompolnas masih berada di luar negeri, sedangkan anggota Kompolnas lainnya Hamidah Abdurrachman juga masih bertugas ke luar daerah.
Untuk mengisi waktu yang ditunda selama 1-2 pekan itu, Nasser mengakui pihaknya juga telah menyiapkan berbagai agenda persiapan menjelang pemilihan kandidat orang nomor satu Trunojoyo.
Adapun ketiga persiapan utama dari Kompolnas itu antara lain agenda arah bijak Polri 2015-2019, melakukan pendalaman terhadap politik anggaran Polri dalam 5 tahun terakhir, dan pendalaman terhadap kebijakan sumber daya manusia (SDM) selama Kapolri berkuasa.
“Persiapannya itu banyak banget, tapi ketiga itu yang paling utama,” jelasnya.
Sementara itu, komisioner Kompolnas lainnya Edi Putra Hasibuan mengatakan, penundaan pertemuan tatap muka antara para kandidat dan Kompolnas disebabkan oleh belum adanya titik temu mengenai masalah teknis dan tempat pelaksanaan.
“Belum ada titik temu antara Polri dan Kompolnas. Kapolri maunya [tempat pelaksanaan pemilihan Kapolri] di Mabes Polri, sedangkan Kompolnas maunya di kantor Kompolnas. Saya pikir masih perlu komunikasi searah kedua belah pihak untuk solusi yang baik sehingga sama-sama enak buat Polri dan Kompolnas,” tuturnya.
Sebelumnya, Kompolnas menjalin kerjasama dengan tiga institusi dalam membuat rekam jejak kandidat Kapolri antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia (Komnas Ham), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kerjasama itu diperlukan agar memberikan masukan [rekomendasi] kepada Kompolnas soal data dan identitas calon yang bersangkutan [petinggi Polri],” kata Komisioner Kompolnas Edi Putra Hasibuan. (bas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
