BISNIS.COM, BALIKPAPAN--Provinsi Kalimantan Timur memeroleh bantuan anggaran untuk pengembangan kawasan perbatasan dari pemerintah pusat sebesar Rp677,72 miliar dari total anggaran nasional untuk kawasan perbatasan sebesar Rp7,31 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BOKP2DT) Kaltim Frederik Bid mengatakan alokasi anggaran tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No 1/2013 tentang rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Bantuan anggaran ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi masalah pelik di perbatasan.
"Anggaran itu berasal dari alokasi anggaran dari 24 kementerian atau lembaga yang berhubungan dengan wilayah perbatasan," ujarnya seusai membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur, Kamis (28/3/2013).
Dia menuturkan pembangunan infrastruktur menjadi hal terpenting karena berkaitan dengan kelancaran suplai kebutuhan pokok.
Pemprov Kaltim berupaya agar infrastruktur yang baru dibangun itu bisa menciptakan pusat perekonomian baru di perbatasan.
Pusat ekonomi baru di wilayah perbatasan itu akan mendorong terjadinya efisiensi biaya distribusi yang turut menyebabkan harga tinggi. Selain itu, hal ini juga akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena ada amtifitas bisnis baru yang bisa digali potensinya.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Farid Wadjdy mengatakan pembangunan sentra ekonomi baru ini akan memiliki dampak yang positif bagi masyarakat perbatasan.
Selain bisa menekan harga barang di perbatasan, sentra ekonomi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena proses berusaha.
"Karena itu keberadaan infrastruktur penting untuk memerlancar arus barang dan orang ke wilayah perbatasan yang selama ini berbiaya tinggi," katanya.
Pemprov Kaltim tengah membangun tiga bandar udara di perbatasan sebagai jembatan udara antar daerah.
Melalui kerja sama dengan TNI, pembangunan bandara itu ditargetkan selesai akhir tahun ini.
Wakil Bupati Kutai Barat Didik Efendi berharap ada peningkatan kualitas jalan penghubung dari Samarinda menuju Kutai Barat yang selama ini harus ditempuh hingga 8-10 jam.
Jalan negara sepanjang 315 km tersebut mengalami kerusakan sepanjang 50 km sehingga waktu tempuh menjadi lebih lama.
Didik mengakui kerusakan jalan juga banyak disebabkan oleh kendaraan bertonase besar yang melintas di atas jalan.
Dia menghimbau kepada perusahaan yang selama ini menggunakan transportasi darat dengan kendaraan bertonase besar, bisa melalui sungai.
"Seharusnya kalau bisa lewat sungai ya harus lewat sana. Kalau jalan rusak kan juga memengaruhi kegiatan usaha," tukasnya.
Tahun lalu, kata Didik, Kutai Barat mendapatkan alokasi dana pembangunan dari pemerintah pusat sebesar Rp72 miliar untuk jalan dan jembatan.
Dia menyebutkan untuk pembangunan jembatan di Melak Seberang ditargetkan beroperasi pada 2015. (wde)
.jpg?w=300&h=221)
