JAKARTA: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan kasus konflik antara warga Desa Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk ke pelapor khusus untuk hak-hak masyarakat adat PBB James Anaya dalam konsultasi regional.
Pertemuan itu berlangsung pada 12 Maret 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang dihadiri pelapor khusus untuk hak-hak masyarakat adat PBB James Anaya dan perwakilan organisasi lainnya. AMAN mengutus Patricia Wattimena dan Bata Manurun untuk menghadiri pertemuan tersebut.
Organisasi itu memaparkan pihaknya mengecam keras penangkapan yang terjadi pada 31 warga komunitas adat Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, pada akhir Februari. Sebagian telah dibebaskan, namun sebagian lagi ditetapkan statusnya menjadi tahanan luar sejak 11 Maret 2013.
"Kasus yang terjadi di Pandumaan dan Sipituhuta hanyalah satu dari ratusan konflik akibat aktifitas industri yang dilakukan tanpa free, prior, and informed consent [FPIC] masyarakat adat setempat," demikian keterangan AMAN yang dikutip pada Jumat, (15/3/2013).
Selain itu, AMAN juga merekomendasikan agar James Anaya mendesak pemerintah Indonesia untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Hal itu terkait dengan masalah tanah, wilayah serta sumber daya alam.
AMAN mencatat sejak konflik itu terjadi pada 2009, pemerintah tak memiliki penyelesaian secara jelas walaupun bentrokan terus terjadi.
Padahal, DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengirimkan hasil pemetaan tapal batas kepada Kementerian Kehutanan pada Juni 2012.
Berdasarkan situs securites.com, PT TPL yang berkode INRU itu dulu bernama PT Inti Indorayon Utama. Perusahaan itu juga terafiliasi dengan Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL). (ra)
