BISNIS.COM JAKARTA: Para perwakilan perempuan adat dari Asia-Pasifik mengkritik keras soal perampasan lahan dan sumber daya alam terkait dengan kekerasan yang dialaminya yang disertai dengan tindakan diskriminasi dan penindasan.
Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama oleh the Asia Indigenous Peoples’ Pact Foundation (AIPP) and the Forest Peoples Programme (FPP), Jumat, (07/3/2013). Pada pekan ini, mereka berkumpul di New York, Amerika Serikat, untuk menyampaikan keprihatian dalam sesi di Commission on the Status of Women (CSW). Tema yang diprioritaskan lembaga fungsional PBB itu adalah kekerasan terhadap perempuan dan gadis.
Salah satu hal yang disampaikan adalah tentang perempuan pribumi dari Asia yang menyoroti hubungan antara hak-hak kolektif atas tanah dan sumber daya serta kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Hal itu terkait dengan pengaruh militerisasi terhadap masyarakat adat di Bangladesh.
"Pendudukan tanah adat, penggusuran, perkosaan dan pembunuhan perempuan adat terus dilakukan militer," demikian AIPP dan FPP dalam keterangannya.
Mereka menyatakan masalah itu berlangsung di seluruh wilayah negara. AIPP dan FPP menuturkan perampasan lahan itu bergandengan tangan dengan kekerasan yang dilakukan militer, penduduk maupun keamanan dari perusahaan. (LN)
