BISNIS.COM, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap Pemerintah Malaysia dan Filipina dapat segera mengakhiri konflik antara kedua negara di Sabah.
Sebagaimana dilansir laman resmi Presiden RI, Jumat (8/3/2013), Kepala Negara merasa prihatin dengan konflik yang terjadi di Sabah antara Pemerintah Malaysia dan tentara Kesultanan Sulu yang merupakan warga Filipina Selatan.
Presiden mengaku mengikuti apa yang sedang terjadi di Sabah. Dia berharap Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Filipina dapat melakukan komunikasi dengan baik.
SBY juga berharap chairman Asean, dalam hal ini Brunei Darussalam, dapat mengambil langkah-langkah pro-aktif untuk ikut membantu penyelesaian masalah di kawasan tersebut.
"Memang ini adalah sesuatu yang sensitif, tetapi tidak boleh kita juga tidak mengambil sikap. Saya berharap konflik dapat diselesaikan dengan baik," lanjutnya.
Presiden mengaku sudah memberikan arahan kepada Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa tentang sikap pemerintah dan memberi arahan untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik.
"Indonesia sangat siap untuk diajak membicarakan masalah ini, baik pada tingkat menteri maupun pada tingkat saya [presiden]. Lebih cepat kita atasi tentu lebih baik," katanya.
Namun demikian, SBY menegaskan bahwa pernyataannya bukan berarti Indonesia mencapuri urusan dalam negeri Malaysia.
"Tidak. Malaysia negara yang berdaulat, tetapi Malaysia juga harus ingat bahwa urusan seperti ini kalau tidak arif menyelesaikannya akan menimbulkan komplikasi masalah yang sama-sama tidak diinginkan."
Sebelumnya, Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu Sabah mengimbau para WNI/TKI yang berada di sekitar wilayah tersebut untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi-informasi tidak resmi terkait konflik.
Imbauan itu terutama ditujukan kepada para WNI/TKI yang berada di wilayah Pantai Barat, Pedalaman, Kudat, Sandakan, dan wilayah Tawau.
Sejak 4 Februari 2013, semua penduduk di kawasan kampung Tanduo harus meninggalkan tempat tinggal dan berpindah sementara ke lokasi yang lebih aman. Tidak terkecuali WNI yang berada di radius 20 km dari area konflik.
KJRI mengaku telah mengirimkan surat resmi ke Ketua Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah untuk meminta jaminan keselamatan terhadap WNI/TKI.
Selain itu, KJRI juga mengirimkan surat ke seluruh manajer ladang sawit se-Sabah untuk meminta pihak manajemen menjaga keselamatan WNI/TKI dan membekali para WNI/TKI dokumen perjalanan untuk keperluan keluar ladang.(msb)
.jpg?w=348&h=261)
