BATAM—Komitmen instansi pemerintah untuk memberikan keterbukaan informasi pelayanan publik dinilai masih sangat rendah mengingat baru 10% instansi di Indonesia yang sudah menerapkan sistem informasi tersebut.
Danang Girindawardana, Ketua Ombudsman RI mengatakan belum banyak instansi pemerintah di daerah yang sudah menerapkan sistem informasi pelayanan publik.
“Dari seluruh instansi pemerintah yang ada di setiap daerah di Indonesia, masih 90% lagi yang belum membangun sistem informasi pelayanan publik, termasuk dengan sistem online,” ujarnya usai Peresmian Situs BP Batam, Rabu (23/1/2013).
Padahal, katanya, UU 25/2009 mewajibkan setiap entitas atau lembaga untuk menyajikan sistem informasi pelayanan publik.
Dan dalam aturan itu juga diatur sanksi yang tegas bagi penyelenggaran instansi yang tidak melakukan pengadaan sistem tersebut.
“Dalam UU 25/2009 tentang pelayanan publik, bagi instansi yang tidak melakukannya, sanksinya berat,” kata Danang.
Menurut aturan, pimpinan instansi/lembaga pemerintah yang tidak mampu menyajikan sistem informasi pelayanan publik, bisa berujung pada pergantian bahkan pemecatan.
Namun demikian, dia menilai keterbukaan informasi pelayanan publik oleh instansi pemerintah sudah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, terlebih setelah terbitnya UU itu, ditambah lagi keluarnya PP 96/2012.
Karena itu, meskipun sebenarnya sudah menjadi kewajiban institusi, tetapi Ombudsman katanya memberikan apresiasi kepada BP Batam yang pada hari ini secara resmi mulai mengoperasikan sistem informasi pelayanan publik melalui sebuah situs khusus.(k59)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
