PALEMBANG: PLN Wilayah Sumatra Selatan, Jambi dan Bengkulu siap memasok kebutuhan listrik untuk interkoneksi Sumatra hingga ke Aceh, karena memiliki surplus produksi 400 mega watt atau 40% dari kebutuhan.Wilayah ini hingga 2014 diperkirakan mendapat tambahan kapasitas pembangkit baru dengan total sekitar 850 MW dari sejumlah pembangkit yang saat ini dibangun oleh PLN.General Manajer PLN Wilayah Sumatra Selatan, Jambi dan Bengkulu (WS2JB) I Gusti Agung Suteja mengatakan sudah siap dalam hal pasokan. Namun, perusahaan sedang mendorong infrastruktur jaringan.“Kalau untuk pasokan WS2JB sudah sangat siap, tinggal persoalannya adalah transmisi dan stabilitas aliran,” ungkapnya saat ditemui Bisnis, Jumat (14/12/2012).Produksi arus listrik WS2JB di Sumsel mencapai 1.082 MW dengan kebutuhan hanya sebesar 664 MW. Karena itu, WS2JB bisa menyalurkan kelebihan produksi itu untuk provinsi lainnya.Menurut Agung, untuk mendukung pasokan dari WS2JB ke interkoneksi Sumatra hingga Aceh diperlukan peningkatan kemampuan jaringan transmisi dari transmisi 150 KV ke 270 KV seiring makin besarnya kapasitas arus tenaga listrik yang disalurkan.Transmisi 270 KV ini sebagian telah dibangun saat ini di Sumsel, Jambi dan Bengkulu, sehingga diharapkan dapat membantu distribusi produksi arus dari WS2JB.“Sejauh ini surplus listrik di wilayah kami baru bisa dikirim ke Sumatra Barat, Lampung dan Riau. Kalau transmisinya selesai, bisa kami memasok ke jaringan interkoneksi hingga ke Aceh,” ujarnya.Dia mengemukakan persoalan lainnya menyangkut stabilitas aliran yang saat ini masih ditemui ada kondisi putus di bagian tengah interkoneksi Sumatra, yaitu di daerah Bagan Batu, Riau. Karena itu, diperlukan pembangkit dengan kapasitas 250 MW di daerah Riau atau Sumatra Barat agar stabilitasnya terjaga.“Masih ada yang putus di daerah Riau. Nah, biar seimbang perlu ada pembangkit di daerah sana sekitar 250 MW,” ujarnya.Agung menambahkan saat ini PLN WS2JB ingin memangkas pembangkit minyak yang masih digunakan di Sumsel agar dapat memberikan efisiensi dalam ongkos produksi. Hal tersebut juga akan meringankan subsidi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan itu. (bas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
