Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

INDEKS INTEGRITAS: Layanan klaim kecelakan dorong prestasi Jamsostek

JAKARTA: Pelayanan pengajuan klaim kecelakaan kerja dan pengajuan klaim jaminan hari tua yang baik menjadikan PT Jamsostek menduduki peringkat teratas dalam Indeks Integritas Unit Layanan Instansi Pusat 2012.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 13 Desember 2012  |  16:32 WIB

JAKARTA: Pelayanan pengajuan klaim kecelakaan kerja dan pengajuan klaim jaminan hari tua yang baik menjadikan PT Jamsostek menduduki peringkat teratas dalam Indeks Integritas Unit Layanan Instansi Pusat 2012.

Hasil survei Integritas Sektor Publik 2012 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menunjukkan fakta ada atau tidak korupsi dalam lembaga negara sehubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

“Penilaian terhadap kedua pelayanan itu menjadi acuan bagi pelayanan lainnya, baik itu klaim jaminan pelayanan kesehatan dan klaim jaminan kematian,” ujar Pjs Kepala Biro Humas PT Jamsostek Kuswahyudi, Kamis (13/12).

Menurut dia, dalam peringkat Indeks Integritas Sektor Publik 2012, PT Jamsostek di posisi teratas dengan nilai 7,49, demikian juga untuk peringkat Indeks Integritas Instansi Pusat berada di posisi pertama dengan nilai yang sama.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta, baik itu pekerja/buruh dan juga pengusaha yang selama ini mempercayai kami sebagai lembaga jaminan sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk peringkat Integritas Unit Layanan Instansi Pusat, unit pelayanan pengajuan klaim jaminan hari tua mendapat posisi pertama dengan nilai 7,47, sedangkan unit layanan pengajuan klaim kecelakaan kerja di peringkat kedua dengan nilai 7,46.

“Ada sejumlah variabel, indikator dan sub indikator dalam penilaian integritas itu, dan kami dapat melaluinya dengan penilaian yang baik, seperti keterbukaan informasi, kebiasaan pemberian gratifikasi, dan keterlibatan calo,” tutur Kuswahyudi.

Dalam variabel-variabel tersebut, tercatat nilai potensi integritas untuk kebiasaan pemberian gratifikasi dinilai 8,92, sedangkan kebutuhan pertemuan di luar prosedur nilainya 9,97, dan keterbukaan informasi nilainya 7,13.

Survei yang dilakukan oleh KPK ini untuk melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga layanan publik. (arh)

 

  


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Rochmad Fitriana

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top